Kisah Pahit di Balik Pilkada 2024 Yulius Selvanus Mengaku Pernah Ditolak Masuk Gereja
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
- visibility 365
- comment 0 komentar
- print Cetak

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling saat menghadiri pembukaan SMSI ke-82 GMIM di Manado Convention Center, Kamis (24/9/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MANADO, PRONEWS5.COM— Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling mengungkap pengalaman pribadi yang disebutnya membekas hingga kini. Ia mengaku pernah ditolak masuk ke gereja ketika hendak beribadah pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pengakuan tersebut disampaikan Yulius saat memberikan sambutan dalam pembukaan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) ke-82 Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) di Grand Ballroom Manado Convention Center (MCC), Manado, Kamis (24/9/2026).
Di hadapan ratusan pelayan khusus dan peserta persidangan GMIM, Yulius menceritakan pengalaman tersebut sebagai refleksi atas pentingnya menjaga pelayanan gereja agar tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis.
Menurut Yulius, pengalaman ketika Pilkada 2024 membuat dirinya merasa diperlakukan secara tidak semestinya ketika datang untuk menjalankan ibadah.
Ia menyebut kejadian itu meninggalkan kesan mendalam dan membuatnya lebih selektif dalam menentukan tempat untuk beribadah.
Yulius mengatakan saat ini dirinya lebih sering beribadah di sejumlah gereja tertentu, di antaranya GMIM Sario, Kakas dan Bumi Beringin.
Pernyataan itu kemudian dikaitkan Yulius dengan tanggung jawab para pelayan gereja dalam memberikan pelayanan kepada jemaat.
Ia meminta agar pengalaman masa lalu menjadi bahan evaluasi sehingga gereja tetap menjadi ruang yang terbuka bagi seluruh umat tanpa membedakan pilihan politik.
Ia juga mengingatkan para pelayan khusus dan pengurus GMIM agar tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk membatasi pelayanan maupun doa kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Yulius dalam momentum SMSI ke-82 yang mengusung tema “Jesus at the Center”.
Persidangan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 24 hingga 26 September 2026, dengan salah satu agenda utama membahas serta merevisi Tata Gereja GMIM 2021.
Revisi tersebut diarahkan untuk menyesuaikan tata kelola pelayanan GMIM dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan tantangan pelayanan pada masa kini, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di tengah keberagaman.
Pembukaan persidangan dipimpin Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM Pdt. Dr. Adolf Katuuk Wenas, M.Th. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, anggota BPMS GMIM, para pendeta dan pelayan khusus serta utusan dari berbagai wilayah pelayanan GMIM.
Panitia pelaksana SMSI ke-82 dipimpin Recky Langie sebagai ketua umum dan Dolfie Angkouw sebagai sekretaris umum.
Persidangan juga diikuti ratusan utusan dan perwakilan jemaat dari berbagai wilayah pelayanan GMIM.
Di tengah penyampaian pengalaman pribadinya, Yulius menempatkan persoalan tersebut sebagai evaluasi bersama.
Ia menekankan bahwa pelayanan gereja semestinya tidak berhenti pada perbedaan pilihan politik, tetapi tetap hadir untuk mendoakan dan melayani seluruh masyarakat.
Sikap tersebut sejalan dengan keterlibatan Yulius dalam sejumlah kegiatan GMIM sepanjang 2026.
Sebelumnya, ia tercatat mengikuti berbagai kegiatan gerejawi, termasuk HAPSA Pria Kaum Bapa GMIM serta pelayanan di GMIM Eben Haezer Bumi Beringin.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri menyatakan dukungan terhadap peran lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Hubungan antara Pemprov Sulut dan GMIM juga terlihat dalam sejumlah agenda keagamaan yang melibatkan pemerintah daerah dan BPMS GMIM.
Bagi Yulius, momentum SMSI ke-82 bukan sekadar membahas aturan internal organisasi gereja.
Persidangan tersebut juga menjadi ruang untuk mengevaluasi kembali bagaimana pelayanan gereja dapat tetap menjadi tempat yang terbuka, merangkul seluruh masyarakat dan tidak terpecah hanya karena perbedaan pilihan politik.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar