Dewan Pers Belum Putuskan HPN 2027 SMSI Usul Jakarta AMSI Dukung
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
- visibility 109
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ketua Umum SMSI Firdaus dan Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika. Pembahasan HPN 2027 masih berlangsung di Dewan Pers, sementara SMSI mengusulkan Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan dan mendapat dukungan AMSI. (Foto: Dok/SMSI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM — Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun organisasi yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Di tengah proses pembahasan yang masih berlangsung, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengusulkan agar HPN 2027 digelar di Jakarta dan mendapat dukungan dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Kepastian belum adanya keputusan tersebut disampaikan sejumlah anggota dan pimpinan Dewan Pers setelah pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu (2/9/2026).
Pertemuan itu baru sebatas mendengarkan paparan PWI mengenai kesiapan dan pandangannya terkait penyelenggaraan HPN 2027.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan menegaskan, keputusan mengenai lokasi serta pihak yang menjadi penanggung jawab HPN 2027 belum diambil.
Menurutnya, Dewan Pers masih perlu mendengarkan pandangan seluruh konstituen sebelum menentukan sikap melalui rapat pleno.
“Pertemuan tadi siang itu adalah forum Dewan Pers mendengarkan pandangan PWI. Selanjutnya Dewan Pers akan bertemu dengan konstituen lainnya membahas soal ini,” ujar Abdul Manan.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu dibahas adalah posisi HPN sebagai momentum bersama seluruh komunitas pers.
Meski tanggal 9 Februari berkaitan dengan sejarah berdirinya PWI, menurut Abdul Manan, HPN seharusnya tidak menjadi agenda yang didominasi satu organisasi wartawan.
“HPN seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan,” katanya.
Menurut Abdul Manan, jika HPN merupakan perayaan bersama komunitas pers, maka pihak yang menjadi penanggung jawab seharusnya bukan hanya organisasi wartawan.
Dewan Pers, sebagai lembaga yang menaungi konstituen pers, dinilai lebih tepat menjadi pihak yang mengoordinasikan penyelenggaraannya.
Ia juga mengakui perubahan terhadap pola penyelenggaraan HPN yang telah berjalan selama puluhan tahun bukan perkara sederhana. Namun, aspirasi dari konstituen Dewan Pers yang menginginkan perubahan tetap perlu dipertimbangkan.
Selama ini, kata dia, agenda HPN dinilai lebih banyak berpusat pada kegiatan satu organisasi wartawan.
Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu alasan sebagian konstituen Dewan Pers lainnya enggan terlibat secara maksimal dalam peringatan HPN.
Abdul Manan juga mengungkap adanya gagasan untuk merevisi Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan HPN.
Menurut dia, revisi dapat menjadi salah satu alternatif apabila tidak ditemukan titik temu di antara seluruh konstituen.
Materi revisi, antara lain, dapat memperjelas ketentuan mengenai pelaksana atau penanggung jawab HPN.
“Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara HPN,” ujarnya.
Namun, opsi tersebut belum menjadi keputusan Dewan Pers. Pembahasan bersama seluruh konstituen terlebih dahulu akan menjadi bagian penting sebelum keputusan final ditetapkan.
Setelah mendengar pandangan seluruh konstituen, Dewan Pers selanjutnya akan membawa persoalan HPN 2027 ke rapat pleno. Hasil rapat tersebut yang nantinya menjadi dasar sikap resmi Dewan Pers.
“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan Dewan Pers, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini,” tegas Abdul Manan.
Dewan Pers Tegaskan Belum Ada Keputusan
Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga memastikan belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.
“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.
Penegasan serupa disampaikan anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Menurut Niken, pertemuan dengan PWI pada Rabu baru merupakan forum untuk membahas persoalan HPN.
“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi yang akan melaksanakan HPN 2027.
“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.
Keterangan Dewan Pers tersebut sejalan dengan informasi dari Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika atau yang akrab disapa Bli Komang.
Dalam komunikasi dengan Ketua Umum SMSI Firdaus, Wahyu menyampaikan bahwa Dewan Pers dan para konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi serta pihak yang bertanggung jawab atas HPN 2027.
“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Wahyu.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses penentuan HPN 2027 masih terbuka. Belum ada keputusan yang mengikat seluruh konstituen mengenai lokasi maupun siapa yang akan menjadi pelaksana.
SMSI Usulkan HPN 2027 Digelar di Jakarta
Sementara proses di Dewan Pers masih berlangsung, SMSI mengambil sikap melalui rapat pleno Pengurus Pusat SMSI di Jakarta pada Rabu malam (2/9/2026).
Dalam rapat tersebut, SMSI membahas perkembangan penyelenggaraan HPN 2027 dan memutuskan mengusulkan kepada Dewan Pers agar Jakarta menjadi lokasi pelaksanaan HPN 2027.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengingatkan seluruh jajaran SMSI di tingkat pusat maupun daerah agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum memiliki dasar keputusan resmi.
“Sebagai Sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran hoaks dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers,” kata Makali.
Sikap tersebut sekaligus menempatkan usulan Jakarta sebagai aspirasi SMSI, bukan sebagai keputusan final mengenai lokasi HPN 2027.
Ketika ditanya apakah usulan SMSI agar HPN 2027 digelar di Jakarta masih memungkinkan mengingat Dewan Pers belum mengambil keputusan, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungannya.
“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.
Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum ada keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana.
Tahap berikutnya adalah pembahasan bersama seluruh konstituen Dewan Pers. Forum tersebut akan menjadi ruang bagi masing-masing organisasi untuk menyampaikan pandangan dan usulan sebelum Dewan Pers mengambil keputusan melalui rapat pleno.
Usulan SMSI agar Jakarta menjadi lokasi HPN 2027 kini menjadi salah satu aspirasi yang berada di meja pembahasan. Dukungan AMSI memperlihatkan bahwa masih terbuka ruang bagi konstituen pers untuk membangun kesepahaman sebelum keputusan akhir ditetapkan Dewan Pers.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar