Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Hercules Buka Suara Soal Kerusuhan Pejompongan

Hercules Buka Suara Soal Kerusuhan Pejompongan

  • account_circle (**/VIC)
  • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
  • visibility 378
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, PRONEWS5.COM — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPP GRIB Jaya), Rosario de Marshall alias Hercules, membantah keterlibatan organisasinya dalam kerusuhan yang terjadi setelah demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026) malam.

Hercules memberikan klarifikasi pada Senin (31/8/2026) setelah video yang memperlihatkan dirinya berada di tengah situasi tegang beredar luas di media sosial. Ia menegaskan keberadaan anggota GRIB Jaya saat itu, menurut versinya, berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban di wilayah Jakarta Barat dan bukan untuk terlibat dalam kerusuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

“Kami mengamankan Jakarta Barat, yang meninggal itu di Pejompongan Jakarta Pusat. Kami enggak sampai di Jakarta Pusat,” tegas Hercules dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Kehadiran Hercules di lapangan menjadi perhatian setelah rekaman video dirinya turun dari kendaraan dan berteriak “pulang!” beredar di media sosial.

DPP GRIB Jaya melalui tim penasihat hukumnya menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk membubarkan massa yang masih berada di jalan setelah batas waktu penyampaian pendapat di muka umum berakhir.

Kepala Divisi Hukum DPP GRIB Jaya, Wilson Colling, membenarkan Hercules memang berada di lapangan. Namun, ia membantah anggapan bahwa kehadiran tersebut bertujuan mengintimidasi massa ataupun memprovokasi situasi.

Menurut penjelasan GRIB Jaya, massa yang masih bertahan di sejumlah titik telah terpisah dari rombongan utama. Karena itu, imbauan agar mereka segera meninggalkan lokasi disebut sebagai langkah untuk mencegah bentrokan yang lebih besar.

Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya, H. Zulfikar, turut menjelaskan posisi organisasi dalam situasi tersebut.

Ia menyebut anggota GRIB Jaya menjalankan fungsi pengamanan swakarsa di wilayah Jakarta Barat dengan tujuan membantu menjaga stabilitas keamanan. Organisasi tersebut, menurut dia, tidak datang untuk berhadapan dengan warga sipil maupun pengemudi ojek online.

Klarifikasi ini sekaligus menjadi bantahan terhadap narasi di media sosial yang mengaitkan GRIB Jaya dengan kerusuhan yang kemudian meluas hingga kawasan Slipi dan Pejompongan.

GRIB Jaya meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar. Organisasi tersebut menilai rekaman pendek tanpa konteks kronologi dapat menimbulkan persepsi berbeda mengenai posisi Hercules dan anggota GRIB Jaya pada malam kejadian.

Kerusuhan pascademonstrasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Bambang Setiyawan (59), seorang pedagang cermin, dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat dalam situasi kericuhan di kawasan Pejompongan.

Peristiwa tersebut kemudian mendorong desakan agar aparat mengusut secara menyeluruh rangkaian kerusuhan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan atau membiayai massa.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga berada di balik pergerakan massa dalam kerusuhan tersebut.

Dalam penanganan perkara, kepolisian dilaporkan telah memeriksa 322 orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan. Dari jumlah tersebut, 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik juga disebut membagi penanganan perkara ke dalam enam klaster. Salah satunya berkaitan dengan dugaan penyandang dana dan perekrut massa yang diduga mendatangkan orang dari luar Jakarta.

Rangkaian penyidikan tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai apakah kerusuhan terjadi secara spontan atau terdapat pihak tertentu yang mengorganisasi pergerakan massa.

Di tengah proses hukum tersebut, GRIB Jaya menegaskan kembali bahwa organisasinya tidak terlibat dalam kerusuhan Pejompongan. Hercules meminta masyarakat menunggu proses penyelidikan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar tanpa konteks lengkap.

Klarifikasi GRIB Jaya kini menempatkan pembuktian pada proses hukum dan penyidikan aparat, terutama untuk memastikan siapa saja yang terlibat dalam rangkaian kerusuhan serta bagaimana peran masing-masing pihak pada malam kejadian.

  • Penulis: (**/VIC)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalan SBY Minut Dibiarkan Rusak, Korban Berjatuhan

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 618
    • 0Komentar

    MANADO, PRONews5.com – Kerusakan parah Jalan Raya SBY di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, kembali menelan korban dan memicu kemarahan warga. Jalan berlubang yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa perbaikan memadai itu viral di media sosial setelah sejumlah pengguna jalan mengalami kecelakaan, sementara warga menuding pemerintah daerah dan provinsi abai terhadap keselamatan publik, meski masyarakat rutin […]

  • Mudik Gratis 2026 Sediakan Beragam Moda Transportasi untuk Pemudik

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026. Program ini diselenggarakan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari bus, kereta api, hingga kapal laut, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan sekaligus menjamin perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penyelenggaraan […]

  • Persetujuan RTRW Sulawesi Utara Jadi Tonggak Baru Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 327
    • 0Komentar

    SULAWESI UTARA, PRONews5.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menerima persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari pemerintah pusat. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid, kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, di Kantor Kementerian ATR/BP.Persetujuan ini menjadi penanda berakhirnya proses panjang penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi […]

  • Program MBG Bantu Petani Lokal, Gerakkan Ekonomi Daerah

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 347
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di daerah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. Program MBG, yang merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk menyediakan […]

  • Pemerintah Pastikan Rupiah Terkendali di Tengah Gejolak Global

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 286
    • 0Komentar

    JAKARTA — Nilai tukar rupiah masih menunjukkan stabilitas di tengah dinamika pasar keuangan global yang dipicu ketegangan geopolitik dan penguatan dolar Amerika Serikat. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memastikan berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mempertahankan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus melakukan intervensi […]

  • Mudik Lebaran 2026 Makin Ringan, Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan stimulus diskon tiket transportasi dengan potongan harga hingga 30 persen. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pergerakan penumpang selama periode Lebaran. Langkah ini juga dinilai strategis dalam mendistribusikan arus mudik agar tidak terpusat pada waktu dan moda tertentu. Sejalan dengan itu, pemerintah juga memastikan […]

expand_less