Menteri Keuangan : Belanja Negara RAPBN 2027 Semakin Selektif
- account_circle (**/IND)
- calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
- visibility 840
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (sumber : kemenkeu/zalfa D)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM – RAPBN 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Hal ini dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Kamis (27/08).
“APBN memiliki fungsi ganda, pertama sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Yang kedua, sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong perekonomian domestik, sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan,” ungkap Menkeu.
RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional beserta satu program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja. Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Seiring dengan arah kebijakan tersebut, Menkeu menyampaikan apresiasi terhadap pandangan dan dukungan fraksi-fraksi DPR RI agar belanja negara diarahkan secara semakin selektif kepada program-program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPR agar belanja negara diarahkan semakin selektif untuk program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat,” ungkap Menkeu.
Di bidang pendidikan, pemerintah akan mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan sekolah terintegrasi. Upaya tersebut juga didukung dengan percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis.
Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen memperluas pemerataan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah yang masih memiliki keterbatasan layanan dasar. Transformasi sistem kesehatan terus diperkuat melalui optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan, serta revitalisasi rumah sakit.
Selain itu, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas serta mendukung ketahanan pangan dan energi. Pembangunan juga mencakup pengembangan fasilitas penunjang hilirisasi dan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penataan kembali infrastruktur pada wilayah terdampak bencana.
Dalam bidang perumahan, belanja negara juga diarahkan untuk mendukung penyediaan rumah murah, renovasi rumah agar memiliki sanitasi yang baik, serta penataan permukiman dan lingkungan. (sumber : kemenkeu)
- Penulis: (**/IND)
Saat ini belum ada komentar