Hardiknas dari Pinggiran: “Merdeka Belajar” yang Belum Sampai di Langsot

PRONews5.com— Setiap 2 Mei, bangsa ini kembali menundukkan kepala sejenak dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pidato-pidato disampaikan, jargon pendidikan digaungkan, dan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara kembali dikutip tentang pendidikan yang memerdekakan manusia.

Namun di balik kemegahan seremoni itu, ada realitas yang jauh dari panggung perayaan.

Di sebuah sudut Desa Ranowangko, tepatnya di wilayah Langsot, kemerdekaan dalam pendidikan masih terasa seperti sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau.

Langsot bukan sekadar wilayah relokasi. Ia adalah jejak panjang dari sebuah keputusan yang tidak pernah benar-benar dituntaskan.

Setelah banjir bandang 2006 memaksa warga meninggalkan tempat tinggal lama, mereka dipindahkan ke kawasan baru yang berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat aktivitas desa.

Niat awalnya adalah menyelamatkan, tetapi waktu mengubahnya menjadi keterasingan yang sistematis.

Jarak yang jauh, akses yang terbatas, dan minimnya perhatian membuat Langsot tumbuh sebagai ruang yang terpisah, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.

Dua puluh tahun berlalu tanpa kepastian yang benar-benar diberikan.

Sekitar 150 rumah bantuan pemerintah berdiri, dihuni oleh warga yang menggantungkan hidup di atas tanah yang status hukumnya belum jelas.

Tidak ada sertifikat, tidak ada bukti kepemilikan yang sah.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat bukan hanya kehilangan kepastian, tetapi juga kehilangan peluang.

Tanpa legalitas tanah, akses terhadap perbankan tertutup, kemampuan untuk berkembang terhambat, dan posisi tawar dalam pembangunan menjadi lemah.

Negara hadir membangun rumah, tetapi absen dalam memberikan jaminan yang lebih mendasar, yaitu kepastian hukum.

Namun persoalan tidak berhenti di situ. Jarak yang memisahkan Langsot dari pusat desa melahirkan dampak yang jauh lebih menyakitkan, terutama bagi generasi muda.

Anak-anak harus menempuh perjalanan panjang setiap hari untuk bersekolah. Jalan yang rusak, biaya transportasi yang tidak sedikit, dan kelelahan fisik menjadi bagian dari rutinitas yang harus mereka hadapi.

Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tidak lagi menjadi hak yang mudah diakses, melainkan perjuangan yang harus ditebus dengan pengorbanan besar.

Tidak sedikit anak akhirnya menyerah. Mereka bukan tidak mampu, bukan pula tidak memiliki keinginan untuk belajar.

Mereka berhenti karena sistem tidak memberi ruang yang adil.

Putus sekolah di Langsot bukanlah kegagalan individu, melainkan kegagalan bersama dalam memastikan akses pendidikan yang setara.

Di saat negara berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia dan visi besar Indonesia Emas 2045, kenyataan di Langsot menjadi ironi yang sulit diabaikan.

Di tengah kondisi yang stagnan itu, harapan justru muncul dari inisiatif anak-anak muda desa sendiri.

DR Community hadir sebagai bentuk kepedulian yang tidak menunggu perubahan datang dari atas.

Komunitas ini bergerak dengan semangat gotong royong, mengambil peran sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Mereka tidak hanya menyuarakan persoalan, tetapi juga turun langsung mencari solusi.

Perbaikan jalan yang dilakukan secara swadaya menjadi bukti bahwa perubahan bisa dimulai, bahkan dari keterbatasan.

Apa yang dilakukan oleh komunitas ini menunjukkan bahwa gotong royong bukan sekadar konsep lama yang dikenang, melainkan kekuatan nyata yang masih relevan untuk menjawab tantangan hari ini.

Jalan yang diperbaiki bukan hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga membuka kembali harapan, menghubungkan warga dengan akses ekonomi, dan memberi peluang bagi anak-anak untuk kembali mendekati pendidikan.

Meski demikian, upaya masyarakat tidak bisa menggantikan peran negara sepenuhnya.

Masalah yang dihadapi Langsot membutuhkan kehadiran pemerintah yang lebih serius dan terukur.

Kepastian hukum atas tanah harus segera diselesaikan agar warga memiliki dasar yang kuat untuk membangun kehidupan.

Akses pendidikan perlu dihadirkan lebih dekat, baik melalui fasilitas transportasi maupun pembangunan sarana pendidikan yang menjangkau wilayah relokasi.

Pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar warga tidak terus berada dalam lingkaran keterbatasan.

Langsot pada akhirnya menjadi cermin yang jujur tentang bagaimana pembangunan dijalankan.

Kemajuan tidak bisa hanya diukur dari pusat kota yang berkembang, tetapi harus dilihat dari kondisi masyarakat yang berada di pinggiran.

Di tempat seperti Langsot, kita bisa melihat apakah keadilan benar-benar diwujudkan atau hanya menjadi retorika.

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi seberapa meriah perayaan yang dilakukan, tetapi seberapa jauh makna pendidikan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Jika masih ada anak yang harus berhenti sekolah karena jarak dan keterbatasan, maka kemerdekaan dalam pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Langsot tidak membutuhkan belas kasihan. Ia membutuhkan kehadiran, perhatian, dan keberpihakan yang nyata.

Selama itu belum terwujud, maka setiap peringatan Hardiknas akan selalu menyisakan pertanyaan yang sama.

Apakah pendidikan sudah benar-benar memerdekakan semua, atau masih ada yang tertinggal di jalan yang rusak menuju masa depan mereka.

Di titik inilah gotong royong menemukan maknanya yang paling dalam.

Ia bukan hanya warisan, tetapi jalan yang harus ditempuh bersama. Dari sana, harapan untuk menghadirkan keadilan dan kemerdekaan yang sesungguhnya masih bisa diperjuangkan.

Penulis:
Dr. (Cand) Heidi Kristian Repi, S.Pd., Gr., M.Pd.
Ketua DR Community | Anak Desa Ranowangko | Penulis Novel