Jusuf Kalla Tegaskan Tak Terlibat Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi: “Itu Pengalihan Isu”
- account_circle (**/CS)
- calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
- visibility 365
- comment 0 komentar
- print Cetak
Jusuf Kalla memberikan klarifikasi kepada media terkait tudingan pendanaan polemik ijazah Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (18/4/2026). (Dok)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, secara tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya mendanai perkara polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebesar Rp5 miliar. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk pengalihan isu yang tidak berdasar.
Dalam pernyataannya, Sabtu (18/4/2026), Kalla mengaku tidak mengenal pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut dan menegaskan memiliki bukti percakapan digital untuk membantah klaim tersebut.
“Mana saya kasih Rp5 miliar? Ketemu saja tidak pernah, kenal pun tidak. Ini ada bukti percakapan, tidak pernah saya bilang begitu,” tegas Kalla.
Ia juga memperingatkan pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar agar berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan akan ditempuh langkah hukum.
“Kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati kalau bicara ke mana-mana,” ujarnya.
Kalla menilai polemik yang menyeret dirinya bukan kasus tunggal. Ia menyebut sejumlah tokoh nasional ikut ditarik dalam pusaran tudingan, mulai dari Puan Maharani hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
“Semua dituduh, saya, Puan, SBY, dan lainnya. Ini jelas pengalihan isu,” kata Kalla.
Buka Peran di Balik Karier Politik Jokowi
Dalam pernyataan yang cukup blak-blakan, Kalla juga menyinggung peran politiknya dalam perjalanan karier Joko Widodo.
Ia mengaku menjadi salah satu pihak yang pertama kali mengusulkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.
“Jokowi jadi presiden itu karena proses panjang, dan saya terlibat sejak awal, termasuk saat mendorong beliau ke Jakarta,” ungkapnya.
Kalla juga menyebut bahwa dirinya diminta langsung oleh Megawati untuk mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden karena dianggap memiliki pengalaman pemerintahan.
“Ibu Mega minta saya dampingi. Katanya, ‘Pak JK yang paling berpengalaman, bimbing dia’. Jadi bukan saya yang minta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kalla mengungkapkan bahwa saat itu ia sempat ingin kembali ke kampung halamannya di Makassar. Namun, permintaan Megawati membuatnya tetap bertahan di panggung politik nasional.
“Saya mau pulang kampung, tapi diminta jangan. Saya diminta dampingi karena dianggap Jokowi belum cukup pengalaman,” ujarnya.
Di tengah polemik yang terus bergulir, Kalla meminta agar isu ijazah Presiden segera diakhiri dengan cara sederhana: membuka dokumen asli kepada publik.
“Sudahlah, kasih lihat saja ijazahnya. Saya yakin itu asli, tapi kenapa tidak diperlihatkan? Jangan biarkan masyarakat terus bertengkar,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Kalla, Abdul Haji Talaohu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan Rismon Sianipar ke kepolisian pada 8 April 2026.
Laporan tersebut bertujuan untuk mengusut pihak yang diduga berada di balik penyebaran video yang dinilai mencemarkan nama baik Jusuf Kalla.
“Kami ingin mengungkap siapa aktor intelektual di balik ini,” kata Talaohu.
Kalla menutup pernyataannya dengan pesan keras kepada pihak-pihak yang dinilai menyebarkan narasi tanpa dasar.
“Jangan coba-coba menyebarkan fitnah. Negara ini harus dijaga dengan kebenaran, bukan hoaks,” tandasnya.
- Penulis: (**/CS)
Saat ini belum ada komentar