Kolaborasi Nasional Dukung Program MBG untuk Ketahanan Pangan
- account_circle rafael
- calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
- visibility 319
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SURABAYA — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan ketersediaan pangan dan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar strategis menuju swasembada pangan nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dipimpin Zulkifli Hasan dan Khofifah Indar Parawansa.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan seluruh pemerintah daerah wajib mendukung penuh pelaksanaan MBG.
“Seluruh pemerintah daerah, bersama 17 kementerian, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksanaan MBG. Tidak ada alasan untuk tidak terlibat,” ujarnya Zulkifli.
Ia menekankan, dukungan tersebut mencakup penguatan ketersediaan pangan, akses rantai pasok, jaminan keamanan dan mutu, hingga penanganan limbah kemasan.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG Daerah diminta segera melakukan pendampingan, memfasilitasi percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan data terintegrasi.
Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas harga dan stok pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026 harus terjaga.
“Harga pangan tidak boleh naik, bahkan diharapkan bisa turun melalui kebijakan ekstra agar gejolak pasar terkendali,” tegasnya.
Gubernur Khofifah menyampaikan, cakupan penerima manfaat MBG di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 8,4 juta jiwa.
Hingga Februari 2026 terdapat 3.339 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.125 unit operasional dan 214 dalam tahap persiapan. Sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS, didukung 145.946 petugas di seluruh kabupaten/kota.
“Besarnya skala program harus diiringi jaminan kualitas dan keamanan pangan. Sertifikasi SPPG akan terus kami maksimalkan sesuai standar Badan Gizi Nasional,” ujar Khofifah.
Pemprov juga membentuk Tim Gerak Cepat untuk memperkuat pengawasan, inspeksi kesehatan lingkungan, serta penerapan lima kunci keamanan pangan.
Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menambahkan, jumlah SPPG operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan estimasi 8,39 juta penerima manfaat. Menurutnya, kualitas layanan menjadi prioritas utama agar anak sekolah, ibu hamil, dan balita mendapatkan asupan aman dan bergizi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar mengungkapkan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan Menko Pangan. Di Kabupaten Malang, 233 SPPG telah terbangun dan 183 di antaranya sudah berjalan.
Ia optimistis tata kelola MBG yang baik akan menyerap hasil peternakan, pertanian, dan perikanan lokal sehingga memperkuat ekonomi daerah sekaligus menopang swasembada pangan.
Dengan sinergi pusat dan daerah, percepatan MBG tidak hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak produksi dan distribusi pangan nasional yang berkelanjutan.
- Penulis: rafael
Saat ini belum ada komentar