Harga Pala Anjlok, Petani Siau Tertekan Sistem Pasar Tidak Seimbang
- account_circle rafael
- calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
- visibility 494
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SIAU, PRONews5.com — Petani pala di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, masih menghadapi tekanan harga akibat struktur pasar yang tidak seimbang. Minimnya jumlah pembeli dibandingkan ribuan petani membuat posisi tawar petani lemah, sehingga mereka hanya menjadi penerima harga (price-taker).
Saat ini, harga biji pala di tingkat petani berada di kisaran di bawah Rp70 ribu per kilogram. Angka tersebut dinilai belum mampu menutup biaya operasional, terutama bagi petani yang bergantung pada tenaga kerja harian.
Kapten Victor Tambelangi (75), petani pala di Desa Kanawong, Kecamatan Siau Barat, menjadi salah satu potret kondisi tersebut. Ia mengelola sekitar 200 pohon pala, namun tidak lagi mampu bekerja langsung karena faktor usia. Untuk menjaga produktivitas kebun, Victor mempekerjakan pekerja dengan upah Rp150 ribu per hari.“Kalau harga bisa naik hingga Rp80 ribu per kilogram, itu sudah cukup membantu,” ujarnya.
Meski demikian, Victor tetap optimistis terhadap komoditas pala. Ia menyebut pala Siau memiliki kualitas unggul dan selalu diminati pasar luar daerah. Namun, panjangnya rantai distribusi dinilai menjadi penyebab utama rendahnya harga di tingkat petani.
Menurutnya, sistem pemasaran yang bergantung pada perantara membuat keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha di hilir. Ia berharap pemerintah dapat membuka akses distribusi yang lebih pendek, termasuk peluang ekspor langsung dari daerah.Di sisi lain, tantangan regenerasi juga mulai terasa. Minat generasi muda untuk menjadi petani terus menurun karena lebih memilih bekerja di sektor formal atau merantau ke luar daerah.
Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan Piet Kuera, mantan Wakil Bupati Sitaro yang kini aktif sebagai petani pala. Ia menilai pasar pala di Siau dikuasai segelintir pembeli, sehingga berpotensi menekan harga saat musim panen. “Pada puncak panen Maret dan April, harga bisa turun hingga Rp50 ribu per kilogram karena hanya beberapa pengusaha yang menampung,” katanya.
Selain itu, Piet juga menyoroti potensi praktik kecurangan dalam sistem penimbangan yang digunakan dalam transaksi jual beli. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan guna melindungi petani dari kerugian.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, mengakui adanya indikasi struktur pasar oligopsoni dalam tata niaga pala. Pemerintah daerah, kata dia, tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi petani.“Pembeli lebih sedikit dibandingkan penjual, sehingga petani tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah tengah menyusun strategi untuk memutus rantai distribusi yang panjang, di antaranya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, kerja sama antar daerah, serta mendorong hadirnya eksportir lokal.Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan harga jual di tingkat petani.
Selain pembenahan tata niaga, pemerintah juga berkomitmen mendukung pengembangan produk turunan pala oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), seperti minuman fermentasi dan olahan lainnya, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.Di sektor hulu, upaya menjaga keberlanjutan produksi juga terus dilakukan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian direncanakan akan menjalankan program rehabilitasi tanaman pala seluas sekitar 300 hektare pada tahun 2026 di wilayah Sitaro.
Program tersebut melibatkan puluhan kelompok tani yang telah terdata sebelumnya dan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas pala di daerah tersebut.Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki posisi tawar petani dalam rantai perdagangan. Intervensi kebijakan diharapkan mampu menciptakan sistem tata niaga yang lebih adil, sehingga komoditas pala tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memberikan kesejahteraan yang layak bagi para petani.
[**/IND]
- Penulis: rafael
Saat ini belum ada komentar