Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » BPNT Tahap Pertama 2026 Disalurkan di Momentum Ramadan

BPNT Tahap Pertama 2026 Disalurkan di Momentum Ramadan

  • account_circle rafael
  • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
  • visibility 355
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako) tahap pertama tahun 2026 bertepatan dengan momentum menjelang bulan suci Ramadan.

Penyaluran ini dilakukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok keluarga rentan tetap terpenuhi selama periode awal tahun, khususnya selama Ramadan.

Pencairan BPNT tahap pertama berlangsung sejak Januari 2026 untuk periode Januari–Maret. Bantuan BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan dan disalurkan sekaligus setiap tiga bulan, sehingga total yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam tahap pertama mencapai Rp600.000.

Dana bansos disalurkan secara bertahap melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta PT Pos Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan penyaluran bansos tahap awal 2026 dilakukan dengan skala prioritas berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada data terbaru.

Pemerintah memfokuskan penyaluran pada kelompok masyarakat paling rentan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak langsung dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga menjelang Ramadan.

“Sesuai dengan rapat bersama Pak Menko, fokus utama kita saat ini adalah bantuan bagi mereka yang berada pada Desil 1 dan 2. Namun, jika alokasi anggaran masih mencukupi, jangkauan bantuan akan terus ditingkatkan hingga mencakup Desil 3 dan 4,” ujar Gus Ipul.

Sejumlah KPM telah mengonfirmasi dana bantuan telah masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk memastikan status penerimaan, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Jika bantuan belum cair, pemerintah mengimbau masyarakat memastikan data kependudukan masih aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dapat berkoordinasi dengan pendamping bansos maupun pemerintah kelurahan dan desa setempat.

Di samping itu, Kemensos juga terus memperkuat pendampingan di lapangan agar penyaluran bansos berjalan tepat sasaran.

“Sementara pendamping-pendamping kami, sumber daya yang kami miliki di antaranya adalah pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran,” kata Gus Ipul.

Pemerintah berharap penyaluran BPNT tahap pertama 2026 dapat dimanfaatkan optimal oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat prasejahtera. #

  • Penulis: rafael

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Antara Aksi Kemanusiaan dan Aduan Publik, Reformasi Polri Diuji

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 355
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com — Wajah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hari ini menampilkan dua realitas yang berjalan beriringan. Di satu sisi, tingkat kepercayaan publik menunjukkan tren pemulihan. Di sisi lain, kritik dan aduan masyarakat menegaskan bahwa agenda reformasi institusional belum sepenuhnya tuntas. Survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2 persen, dengan tingkat […]

  • Kobis Bongkar Dugaan Oknum APH Main Proyek di Tomohon, Siap Lapor KPK

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 1.282
    • 0Komentar

    TOMOHON, PRONews5.com – Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam proyek-proyek pemerintah di Kota Tomohon mulai mencuat. Pemerhati anti korupsi Tomohon, Danny Tular yang akrab disapa Kobis, mengaku telah mengantongi sejumlah nama aparat yang diduga ikut bermain dalam proyek daerah dan siap melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut disampaikan Kobis saat diwawancarai […]

  • Misteri Kematian Nelayan di Sitaro, Polisi Temukan 3 Ton Diduga Sianida di Perahu

    Misteri Kematian Nelayan di Sitaro, Polisi Temukan 3 Ton Diduga Sianida di Perahu

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle (**/Frank)
    • visibility 287
    • 0Komentar

    SITARO, PRONews5.com — Misteri kematian seorang nelayan asal Kabupaten Kepulauan Sangihe, Junior Kristianus Darui (64), mulai mengarah pada dugaan praktik penyelundupan bahan berbahaya lintas negara. Saat aparat kepolisian mengevakuasi jenazah korban di pesisir Kampung Balirangen Lindongan III, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (19/5/2026) dini hari, polisi justru menemukan 60 […]

  • Nayodo Jadi Tersangka Kasus Rp10 Miliar Santrawan Paparang Pertanyakan Status Hukum Yasti

    Nayodo Jadi Tersangka Kasus Rp10 Miliar Santrawan Paparang Pertanyakan Status Hukum Yasti

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 272
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM – Pakar hukum pidana sekaligus advokat asal Sulawesi Utara, Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn., menilai penetapan mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, sebagai tersangka dugaan penipuan senilai sekitar Rp10 miliar perlu diuji melalui mekanisme praperadilan. Ia juga mempertanyakan belum ditetapkannya Yasti Soepredjo Mokoagow sebagai tersangka, dengan alasan adanya dugaan keterkaitan […]

  • Terkuaknya Dugaan Rekrutmen Berbayar Pendamping Desa di Purbalingga: Ujian Serius Integritas Publik dan Kepercayaan Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Purbalingga – Publik dikejutkan dengan mencuatnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen pendamping desa di Purbalingga. Dugaan ini tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga membuka pertanyaan besar terkait integritas proses rekrutmen yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Berdasarkan informasi yang beredar, kronologi bermula pada awal tahun 2025 ketika Menteri Desa, […]

  • Hilirisasi Mineral Dongkrak Posisi Indonesia di Rantai Pasok Global

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 297
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir sebagai strategi utama mendorong hilirisasi mineral dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Proyek kolaborasi Grup MIND ID, PT Industri Baterai Indonesia (IBI), dan konsorsium Huayou (HYD) diproyeksikan menjadi motor peningkatan daya saing industri dalam negeri. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah terus […]

expand_less