MANADO, PRONews5.com — Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Anti Korupsi (DPP INAKOR) menyebut kondisi Bank SulutGo (BSG) saat ini telah memasuki fase krisis pengawasan. Organisasi antikorupsi itu menilai klaim pengawasan luar biasa yang dikaitkan dengan capaian laba hingga Rp400 miliar tidak sejalan dengan rangkaian konflik internal, gejolak publik, serta dinamika kepemilikan yang terus menjadi sorotan.
Ketua Harian DPP INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa laba tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi persoalan mendasar dalam tata kelola bank daerah.
Menurutnya, lemahnya pengawasan terlihat dari demonstrasi ASN dan masyarakat, kepala daerah yang turun langsung memprotes, hingga konflik pemegang saham yang tidak kunjung selesai.
Publik bahkan disuguhi perdebatan aset dan informasi strategis bank secara terbuka, sesuatu yang menurutnya tidak seharusnya terjadi bila pengawasan berjalan efektif.
Rolly menilai bahwa mekanisme pengawasan di BSG tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Ia mengatakan bahwa kondisi gejolak itu menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengawasan, baik di level komisaris maupun pemegang saham.
Menurutnya, target laba sebesar Rp400 miliar justru berpotensi meningkatkan risiko apabila tidak diimbangi pengawasan ketat, khususnya pada risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko tata kelola, moral hazard, dan risiko reputasi yang dapat muncul akibat konflik berkepanjangan.
Dalam pengelolaan dana publik, Rolly menegaskan bahwa risiko-risiko tersebut tidak boleh dianggap remeh.
Ia menyebut bahwa sebuah bank dapat bertahan tanpa laba besar, namun tidak akan bertahan tanpa tata kelola kuat dan pengawasan efektif.
Menurutnya, sumber persoalan BSG bukan pada kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi pada lemahnya fungsi pengawasan yang berpotensi mengganggu stabilitas bank daerah.
Atas situasi tersebut, INAKOR mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera melakukan audit tata kelola secara menyeluruh terhadap BSG.
Organisasi itu juga meminta Pemegang Saham Pengendali mengevaluasi kapasitas dan efektivitas unsur komisaris, serta meminta manajemen BSG membuka laporan risiko, tingkat kredit bermasalah, dan strategi bisnis secara transparan.
Menurut INAKOR, RUPS perlu mengambil langkah tegas bila terbukti pengawasan tidak berjalan dan memastikan unsur pengawasan menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar klaim keberhasilan.
Rolly menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masalah utama BSG bukan pada laba yang diperoleh, melainkan pada pengawasan yang dianggap lemah dan kurang responsif terhadap potensi risiko.
“Bank SulutGo tidak kekurangan laba, yang kurang adalah pengawasan. Ini risiko terbesar bagi stabilitas bank daerah dan kepercayaan publik,” ujarnya. (VAN)
Sebagai media independen, PRONews5.com berkomitmen menyajikan berita akurat dari lapangan. Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan penulisan atau data, redaksi akan melakukan revisi dan klarifikasi sesuai kaidah jurnalisme yang bertanggung jawab.
