56 Pejabat Minahasa Dirotasi Ada Nama yang Dipercaya di Posisi Baru
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
- visibility 869
- comment 0 komentar
- print Cetak

Bupati Minahasa Robby Dondokambey didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang saat pelantikan 56 pejabat administrator dan pengawas di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (2/9/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, PRONEWS5.COM — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali melakukan penyegaran birokrasi. Bupati Minahasa Robby Dondokambey melantik dan mengambil sumpah/janji 56 pejabat administrator dan pengawas dalam agenda pelantikan yang digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (2/9/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat pada sejumlah perangkat daerah hingga jajaran kecamatan. Selain 56 pejabat administrator dan pengawas, Bupati Robby juga menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) kepada tiga Hukum Tua (Kumtua) di wilayah Kabupaten Minahasa.
Bupati Robby Dondokambey didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Sekretaris Daerah Minahasa Lynda D. Watania, unsur Forkopimda serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah.
Dalam arahannya, Robby menegaskan bahwa pergantian maupun pengisian jabatan dalam pemerintahan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Penataan tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas kerja pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Rotasi jabatan, menurutnya, bukan sekadar perpindahan posisi. Para pejabat yang menerima amanah baru dituntut segera memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu menunjukkan kinerja yang terukur.
“Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” demikian pesan yang disampaikan dalam agenda pelantikan tersebut.
Dari daftar keputusan pelantikan, pejabat yang dilantik terdiri atas 11 pejabat administrator Eselon III/a dan III/b, 34 pejabat pengawas Eselon IV/a serta 9 pejabat pengawas Eselon IV/b.
Pada jenjang administrator, sejumlah nama ditempatkan pada jabatan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah, kecamatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Mereka antara lain Rener Brancho Karwur, S.STP., M.A.P. sebagai Kepala Bagian Kerjasama Setda Minahasa; Drs. Lexie S.J. Korengkeng, M.T. sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja; Dr. Giovanny Rorora, S.Th., M.Th. sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam; serta James Friendly Limpele, S.Sos., M.A.P. sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Sementara Youla Yuliana Yulin Karaseran, S.IP. dipercaya sebagai Camat Kombi.
Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masing-masing jabatan ditempati Dony Jocom, S.Sos. sebagai Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; Selvana Luntas, S.IP. sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah; serta Brian Mambu, S.Sos., M.A.P. sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Agama.
Pada tingkat sekretariat kecamatan, terdapat Novita Singkoh, S.E. sebagai Sekretaris Kecamatan Kombi, Michael Pilander, S.E. sebagai Sekretaris Kecamatan Kakas Barat dan Reply Rudie Tampi, S.Sos. sebagai Sekretaris Kecamatan Kakas.
Sementara itu, jajaran pejabat pengawas Eselon IV/a ditempatkan pada berbagai perangkat daerah dan kantor kecamatan.
Di Kecamatan Kakas, Yuritha Diana Worang, S.Keb. dipercaya sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
Untuk Kecamatan Kombi, sejumlah posisi diisi Meidy Imelda Rumate, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan; Hetty Sangian, S.IP. sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan; serta Jeane Etsuko Elisabeth Tangkau, S.E. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum.
Pada perangkat daerah, terdapat pula Lady Calvary Engka, S.P. sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pangan, Royke Kelly Posumah, S.IP. sebagai Kepala Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan serta Alfian Hendri Umboh, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Jabatan pengawas lainnya tersebar di Kecamatan Kakas Barat, Tondano Selatan, Tondano Barat, Mandolang, Tondano Utara, Tombulu, Langowan Utara, Langowan Barat, Kawangkoan Utara, Tompaso, Tompaso Barat, Kawangkoan Barat hingga Langowan Timur.
Beberapa pejabat juga ditempatkan pada posisi kelurahan dan rumah sakit daerah. Janny Kalangi, S.E. misalnya, dipercaya sebagai Lurah Rinegetan Kecamatan Tondano Barat, sedangkan Rine Susandra Makamisan, A.M.K. mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Manusia pada RSUD dr. Sam Ratulangi Tondano.
Selain pejabat Eselon IV/a, pelantikan juga mencakup sembilan pejabat Eselon IV/b.
Mereka yakni Carol Mamonto, S.T. sebagai Kepala Balai Benih Ikan Langowan Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan; Sonya Silvana Wantalangi, S.IP. sebagai Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Tondano Selatan; Susy Goni, S.S. sebagai Sekretaris Lurah Wawalintouan; serta Suzana Olivia Rumagit, S.E. sebagai Sekretaris Lurah Rerewokan.
Berikutnya Albert Wongkar, S.IP. sebagai Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Mandolang; Adelin Sonya Kalalo, S.IP. pada Kecamatan Tondano Utara; Nuraini Mertosono, S.IP. pada Kecamatan Tondano Timur; Arthen Senduk, S.S. pada Kecamatan Langowan Selatan; dan Melky Malingkas, S.IP. pada Kecamatan Remboken.
Pelantikan puluhan pejabat tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi Pemkab Minahasa. Tantangannya kini berada pada kemampuan masing-masing pejabat dalam menerjemahkan jabatan baru menjadi kinerja nyata.
Dengan struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, pejabat yang baru dilantik dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga memastikan pelayanan pemerintahan berjalan efektif.
Penyerahan SK Plt kepada tiga Hukum Tua juga menjadi bagian dari agenda penataan pemerintahan desa di Kabupaten Minahasa.
Bagi Pemkab Minahasa, rotasi dan pengisian jabatan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kini, setelah sumpah jabatan diucapkan, ukuran keberhasilan para pejabat tersebut bukan lagi pada posisi yang diterima, melainkan pada kinerja dan pelayanan yang mampu mereka hasilkan di lapangan.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar