JAKARTA, PRONews5.com — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengecam pencabutan kartu liputan Istana wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia. Insiden terjadi setelah Diana melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto saat memberi keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menilai langkah pencabutan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan konstitusi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujar Munir dalam keterangan resmi, Minggu (28/9).
Munir mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers juga menegaskan pihak yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dipidana hingga dua tahun atau dikenai denda maksimal Rp500 juta.
“Alasan pencabutan karena pertanyaan di luar agenda Presiden jelas tidak dapat dibenarkan.
Tindakan itu bukan saja menghalangi kerja jurnalistik, tetapi juga membatasi hak publik memperoleh informasi yang sah,” tandasnya.
Munir mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegasnya.
CNN Indonesia Protes
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan adanya pencabutan kartu liputan Istana atas nama Diana Valencia.
“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana pada 27 September 2025, pukul 19.15 WIB. Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di Kantor CNN Indonesia,” ungkap Titin dalam keterangan tertulis.
Ia mengaku terkejut dan mempertanyakan dasar pencabutan tersebut. CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan.
Menurutnya, pertanyaan yang disampaikan Diana justru relevan.
“Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting, yaitu isu MBG yang menjadi perhatian publik belakangan ini,” ujarnya.
Dewan Pers Angkat Suara
Menanggapi kasus ini, Dewan Pers meminta semua pihak menghormati kebebasan pers dan menjunjung tinggi amanat UU Pers.
Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dewan Pers menegaskan empat sikap utama:
• Biro Pers Istana perlu memberikan penjelasan resmi mengenai pencabutan ID wartawan CNN Indonesia.
• Semua pihak diminta menghormati tugas dan fungsi pers sebagai amanah publik.
• Kasus serupa agar tidak terulang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
• Akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut harus segera dipulihkan.
“Dewan Pers mengingatkan bahwa kemerdekaan pers adalah syarat mutlak tegaknya demokrasi. Karena itu, pencabutan akses liputan yang tidak berdasar harus segera diperbaiki,” tegas pernyataan resmi Dewan Pers.
[**/ARP]
