Gubernur Sulut “Gas” Antam Masuk Tambang Rakyat, Targetkan Harga Emas Tak Lagi Dipermainkan
- account_circle (**/VIC)
- calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
- visibility 360
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Direktur Utama Antam Untung Budiharto saat pertemuan di Jakarta membahas kerja sama penguatan tambang rakyat, Jumat (10/4/2026). (Foto: Dok)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat dengan menjajaki kerja sama bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), guna memastikan hasil tambang masyarakat terserap dengan harga layak dan transparan.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta skema penyerapan hasil tambang dari masyarakat.
Menurut Yulius, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat yang selama ini kerap berada pada posisi lemah dalam rantai distribusi dan penentuan harga.
“Negara harus hadir. Kita tidak ingin lagi penambang rakyat dirugikan. Melalui BUMN seperti Antam, hasil tambang mereka harus dihargai secara layak, transparan, dan sesuai standar internasional seperti LBMA,” tegasnya.
Lebih jauh, kerja sama ini tidak hanya menyasar aspek pemasaran, tetapi juga mencakup dukungan teknis dan edukasi kepada para penambang. Pemerintah ingin memastikan aktivitas pertambangan rakyat berjalan secara aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Dari sisi teknis, pembahasan saat ini tengah diperdalam oleh tim ahli Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Utara.
Fokusnya mencakup mekanisme penyerapan hasil tambang, standar operasional, hingga pembinaan kepada kelompok penambang rakyat.
Langkah ini dinilai penting mengingat selama ini praktik pertambangan rakyat sering diwarnai persoalan klasik, mulai dari fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, hingga minimnya akses terhadap teknologi dan standar keselamatan kerja.
Secara investigatif, kolaborasi ini juga membuka peluang untuk menekan praktik-praktik ilegal dalam distribusi hasil tambang yang kerap merugikan negara dan masyarakat. Dengan masuknya BUMN, rantai pasok diharapkan menjadi lebih terkontrol dan akuntabel.
Di sisi lain, penguatan WPR menjadi kunci agar aktivitas tambang rakyat memiliki legalitas yang jelas. Tanpa itu, penambang rentan terhadap kriminalisasi maupun eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.
Pemprov Sulut optimistis kerja sama ini akan segera terealisasi dan membawa dampak signifikan terhadap perbaikan tata kelola sektor pertambangan rakyat.
Jika skema ini berjalan efektif, Sulawesi Utara berpotensi menjadi model nasional dalam pengelolaan tambang rakyat yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat kecil.
- Penulis: (**/VIC)
Saat ini belum ada komentar