Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara yang telah melaporkan LHKPN.
Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.
Tentu saja, hal ini langsung menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan prosedur pelaporan LHKPN yang seharusnya dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebut saja seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh pemerhati pembangunan kota Tomohon, Josis Ngantung.
Setau saya, pihak KPK sendiri telah menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen pelaporan sebagai syarat utama dalam proses verifikasi LHKPN.
Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon maupun Walikota Tomohon kami harapkan, dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut kepada Publik terkait pelaporan LHKPN yang masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika informasi ini benar adanya. “Kata mantan staf khusus Walikota Caroll Senduk ini, saat dimintai tanggapannya pada Senin (17/6/2024) malam.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan aset kekayaan penyelenggara negara sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah,” tegas Josis Ngantung.
Sayangnya Walikota Tomohon Caroll J.A Senduk, melalui Kepala Dinas Kominfo Daerah Kota Tomohon Novi Alexander Hendrik Politon, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (18/6), belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
[**/arp]
