MANADO– Langkah tegas Polda Sulawesi Utara di bawah komando Kapolda Irjen Pol Roycke Langie dalam memberantas praktik korupsi di Sulawesi Utara mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Tokoh masyarakat sekaligus putra daerah, Sonny Lapian, turut mengapresiasi tindakan Kapolda yang dinilai mampu membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di bumi Nyiur Melambai.
Sonny Lapian, yang merupakan putra mantan Kepala Daerah Minahasa, B.G. Lapian, mengajak masyarakat untuk mendukung upaya Kapolda Langie dan tidak mempolitisasi penegakan hukum ini.
“Mari kita hormati proses hukum dan jangan membawa isu politik identitas dalam masalah ini.
Saya mengikuti sejumlah pergantian Kapolda di Sulut, tapi baru kali ini ada langkah serius dan berani dalam memberantas korupsi,” ujar Lapian, Selasa (29/10/2024).
Gebrakan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hanya sepekan setelah pelantikan Presiden, Polda Sulawesi Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), memanggil 11 pejabat tinggi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk diperiksa terkait dugaan korupsi.
Dalam periode pemeriksaan yang berlangsung sejak Selasa (22/10/2024) hingga Selasa (29/10/2024), Polda Sulut telah meminta keterangan kepada sejumlah pejabat terkait Dana Insentif Fiskal, Dana Hibah, serta alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024.
Berikut daftar pejabat yang telah dipanggil:
- Clay Dondokambey – Pjs Wali Kota Manado
- Steve Kepel – Sekretaris Provinsi Sulut
- Fereydy Kaligis – Pjs Wali Kota Tomohon
- Micler Lakat – Sekretaris Kota Manado
- Alexander Wattimena – Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkimtan) Provinsi Sulut
- Tienneke Adam – Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut
- Deicy Paath – Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut
- Wilhelmina Pangemanan – Kadis Pertanian dan Peternakan Sulut
- Lucky Senduk – Dirut PD Pasar Manado
- Fransiscus Engelbert Manumpil – Pejabat Bupati Talaud
- Evans Steven Liow – Pj Bupati Minahasa Selatan
Kapolda Irjen Pol Roycke Langie menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
“Ini adalah penegakan hukum murni, sebuah komitmen kami dalam menjalankan perintah Presiden tanpa ada agenda lain,” ujar Langie di hadapan awak media.
Kapolda juga mengajak masyarakat untuk mendukung penegakan hukum ini dengan memberikan informasi kepada Polri serta tidak terprovokasi dengan isu-isu yang mencoba menggiring opini publik.
“Saya mengimbau masyarakat untuk membantu kami dalam memberikan informasi terkait dugaan korupsi.
Mari bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Sulawesi Utara,” tegasnya.
Gebrakan ini pun mendapat apresiasi dari para aktivis anti-korupsi di Sulut, seperti Rolly Wenas dan Jamel Lahengko, yang berharap agar pemberantasan korupsi ini dilakukan secara berkelanjutan, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara.
[**/ARP]
