MANADO– Kapolda Sulawesi Utara, Irjen. Pol. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sam Ratulangi Tondano.
Laporan resmi tersebut diajukan oleh LSM INAKOR ke Polda Sulut pada Kamis (4/12/2024).
“Terima kasih atas laporannya. Kami akan mempelajari dan jika terbukti ada indikasi korupsi, kasus ini akan kami usut tanpa pandang bulu,” ujar Kapolda secara singkat kepada wartawan media ini, Jumat (6/12/2024).
Proyek senilai Rp 120 miliar ini didanai melalui pinjaman Bank SulutGo dan dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa.
Namun, pelaksanaannya diduga penuh dengan kejanggalan.
Indikasi penyalahgunaan dana dan pelanggaran prosedur menjadi sorotan utama.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item proyek.
Hal ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir lebih dari Rp 2 miliar.
BPK merekomendasikan pengembalian kerugian tersebut oleh pihak rekanan.
Direktur RSUD Tondano, dr. Nancy Mongdong, mengakui adanya kekurangan volume pekerjaan.
“Kami berkomitmen menyelesaikan sisa kerugian negara sebesar Rp 250 juta secepat mungkin,” ujarnya pada Kamis (5/12).
Meski demikian, masyarakat tetap mendesak penegakan hukum secara tegas.
“Pengembalian kerugian saja tidak cukup. Harus ada investigasi menyeluruh dan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab,” ujar salah satu warga.
Selain dugaan korupsi, kualitas konstruksi bangunan RSUD Tondano juga dipertanyakan. Banyak pihak menilai hasil pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, meskipun anggaran yang dialokasikan sangat besar.
“Dengan anggaran sebesar itu, masyarakat berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang maksimal,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Desakan kepada Polda Sulut untuk mengusut tuntas kasus ini terus menguat.
Masyarakat dan LSM INAKOR berharap langkah ini dapat menjadi contoh tegas dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, khususnya di sektor vital seperti kesehatan.
[**/ARP]
