MANADO|ProNews- Sebuah kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pembangunan gedung kantor permanen oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Sekretariat Daerah telah dilaporkan oleh LSM INAKOR DPW Sulut ke Polres Minahasa pada tanggal 6 Oktober 2023.
“Namun, hingga saat ini LSM tersebut belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari pihak penyidik di Polres Minahasa.
Rolly Wenas, ketua LSM INAKOR DPW Sulut, menegaskan bahwa meskipun dugaan Tipikor ini dilaporkan secara resmi sejak 6 Oktober 2023, pihaknya belum mendapatkan perkembangan yang jelas terkait hasil penyidikan kasus ini.
Dengan keadaan ini, LSM INAKOR DPW Sulut berencana akan melaporkan hal tersebut ke Propam Polda Sulut untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan profesional dan proporsional.
Rolly Wenas juga menyampaikan harapannya agar Kapolda Sulut yang baru Irjen Pol Yudhiawan, dapat memberikan perhatian yang serius terhadap laporannya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, dengan harapan bahwa pihak berwenang dapat memberikan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai proses penyidikan dan penanganan kasus tersebut.
“Kasus dugaan Tipikor ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara LSM, pihak kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi, ungkapnya.
Menurut Rolly, dengan melibatkan Propam Polda Sulut, diharapkan transparansi dan profesionalisme dalam penanganan kasus dapat terjamin, sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kapolres Minahasa AKBP Ketut Suryana, kepada media ini dikonfirmasi, Rabu (10/1/2024). “Hingga saat ini belum memberikan perkembangan terkait SP2HP yang di pertanyakan oleh LSM INAKOR selaku pelapor.
Perlu diketahui oleh masyarakat, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.
[**/arp]
