TOMOHON – Dugaan adanya mobilisasi massa yang melibatkan aparat pemerintahan pada kegiatan jalan sehat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, Caroll Senduk dan Sendy Rumajar (CSSR), yang digelar Sabtu (26/10/2024), kini mencuat ke publik dan memicu keprihatinan.
Informasi ini mengemuka setelah beredarnya pesan WhatsApp yang diduga menginstruksikan para lurah di 44 kelurahan untuk menggerakkan massa, khususnya anggota PKK, agar menghadirkan minimal 100 orang dari setiap kelurahan untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut.
Pesan WhatsApp yang viral itu berbunyi:
“Para lurah, bantu ketua PKK n koordinator emak2 utk ajak emak2 utk ikut jalan sehat tanggal 26 okt, Sabtu ini, minimal yg ikut tiap kelurahan 100 orang semakin banyak semakin bagus, info ini penting utk ditindak lanjuti dan akan menjadi perhatian Beliau dan Ibu.”
Hingga saat ini, sumber pesan tersebut belum dapat dipastikan.
Namun, kuat dugaan bahwa instruksi ini berasal dari seorang oknum pejabat, yang memicu pertanyaan mengenai netralitas aparat pemerintahan dalam mendukung calon tertentu pada ajang Pemilu.
Lebih jauh, laporan lapangan menunjukkan indikasi bahwa mobilisasi bukan hanya melibatkan lurah, tetapi juga ASN, tenaga kontrak, dan kader PKK.
Mereka diduga turut serta secara aktif dalam acara jalan sehat CSSR, sehingga mengaburkan batas antara tugas pemerintahan dan kampanye politik.
Dengan adanya dugaan pelanggaran netralitas aparat ini, masyarakat mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon untuk segera turun tangan dan menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan investigasi menyeluruh.
Langkah tegas dari Bawaslu dinilai sangat penting guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu serta menjamin keberlanjutan proses demokrasi yang bersih dan adil.
Tindakan yang diambil Bawaslu diharapkan mampu memberikan pesan yang jelas bahwa keterlibatan aparatur negara dalam kegiatan politik praktis akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
[**/ARP]
