Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Trans Sulawesi Lumpuh Total di Hari Minggu, Proyek BPJN Sulut Picu Kemacetan 5 Kilometer dan Seret Ambulans ke Tengah Antrean

Trans Sulawesi Lumpuh Total di Hari Minggu, Proyek BPJN Sulut Picu Kemacetan 5 Kilometer dan Seret Ambulans ke Tengah Antrean

  • account_circle Red Pronews
  • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
  • visibility 341
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOLMONG, PRONews5.com – Ruas Jalan Trans Sulawesi Kaiya-Kotamobagu lumpuh total pada Minggu (14/6/2026) akibat pekerjaan Jembatan Muntoi di Desa Muntoi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Tidak adanya jalur alternatif maupun sistem buka-tutup lalu lintas membuat ratusan kendaraan terjebak dalam antrean panjang yang mencapai sekitar lima kilometer dari dua arah.

Kemacetan terjadi saat pekerjaan jembatan berlangsung dan menyebabkan kendaraan dari arah Kotamobagu menuju Manado maupun sebaliknya tidak dapat melintas.

Akibatnya, arus kendaraan menumpuk dan mengular sepanjang ruas jalan nasional yang menjadi jalur utama penghubung wilayah Sulawesi Utara tersebut.

Berdasarkan foto dan video yang beredar di media sosial, kemacetan melibatkan kendaraan pribadi, truk angkutan barang, kendaraan umum hingga ambulans yang ikut terjebak di tengah antrean panjang.

Para pengguna jalan terpaksa menunggu berjam-jam tanpa kepastian kapan akses jalan kembali dibuka.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat.

Banyak pengguna jalan menilai pekerjaan proyek tidak disertai perencanaan lalu lintas yang matang, padahal Jalan Trans Sulawesi merupakan jalur vital yang setiap hari digunakan ribuan kendaraan.

Keluhan warga pun ramai disampaikan melalui media sosial.

Dalam sejumlah unggahan di grup Facebook, warga mempertanyakan mengapa proyek jembatan dilakukan tanpa menyiapkan akses alternatif bagi masyarakat.

“Jalan utama Kotamobagu lumpuh total. Ini mesti jadi perhatian pemerintah agar ke depannya kalau ada pembangunan jembatan, tolong dibuatkan juga jembatan alternatif atau jembatan darurat. Perbaikan jembatan di Muntoi membuat antrean kendaraan sampai mengular panjang,” tulis salah satu akun.

Keluhan lain menyebut pengguna jalan merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan yang memadai terkait penutupan akses jalan.

“Ini merugikan pengguna Jalan Trans Sulawesi karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu,” tulis seorang warganet.

Warga lainnya menilai pekerjaan di jalur strategis nasional seharusnya tidak dilakukan tanpa solusi bagi pengguna jalan.

“Seharusnya dibuat jalan alternatif dulu sebelum pekerjaan dimulai. Jalan Trans Sulawesi ini urat nadi ekonomi masyarakat,” tulis warga lainnya.

Kemarahan masyarakat semakin besar karena proyek tersebut disebut telah berlangsung cukup lama namun belum juga rampung.

Sejumlah warga mengaku heran mengapa pekerjaan jembatan yang berada di bawah tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara itu tak kunjung selesai.

“Sudah hampir satu tahun pekerjaan ini belum selesai-selesai. Yang dirugikan masyarakat pengguna jalan,” ujar seorang warga di sekitar lokasi.

Menanggapi kejadian tersebut, Kasat Lantas Polres Kotamobagu AKP Luster Simanjuntak mengakui adanya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan kemacetan panjang.

“Ya, betul. Ada kesalahan dari pihak pelaksana proyek. Kami juga sudah dongkol di lokasi tadi. Harusnya jangan dibuat pengumuman seperti itu, akhirnya menjadi blunder,” kata AKP Luster Simanjuntak kepada wartawan PRONews5.com.

Meski kemacetan sempat melumpuhkan jalur Trans Sulawesi selama beberapa jam, arus lalu lintas kini telah kembali normal dan kendaraan sudah dapat melintas seperti biasa.

Namun peristiwa tersebut meninggalkan pertanyaan besar terkait kesiapan dan pengawasan proyek infrastruktur pada jalur nasional.

Masyarakat berharap kejadian serupa tidak terulang karena bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan darurat ketika kendaraan seperti ambulans ikut terjebak di tengah kemacetan.

[**/NOX]

  • Penulis: Red Pronews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Richard Mewoh Menang Pilhut Rambunan Amian, Ajak Warga Bersatu

    Richard Mewo Menang Pilhut Rambunan Amian, Ajak Warga Bersatu

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 557
    • 0Komentar

    MINAHASA, PRONews5.com – Desa Rambunan Amian, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, kini memiliki pemimpin baru. Richard Mewo berhasil memenangkanPemilihan Hukum Tua (Pilhut) yang digelar serentak di Kabupaten Minahasa, Rabu (17/6/2026). Calon nomor urut 1 itu meraih 305 suara dan unggul atas pesaingnya, calon nomor urut 2, Ns. Nisa Firani Mira Lebe, S.Kep., M.Kes., yang memperoleh 257 […]

  • Revino Pepah Tetap Dirut, RUPS BSG Tetapkan Wajah Baru Pengurus 2026–2031

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 727
    • 0Komentar

    MANADO, PRONews5.com – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026 Bank SulutGo (BSG) resmi menetapkan susunan pengurus baru untuk periode 2026–2031. Agenda ini tidak hanya menghasilkan penyegaran di jajaran Komisaris dan Direksi, tetapi juga menegaskan arah baru tata kelola BSG sebagai bank milik bersama yang profesional dan […]

  • Sekprov Sulut Tahlis Gallang Tegaskan Rekaman Suara 11 Detik "Gubernur Pasti Dengar Pakita" Itu Hoaks

    Sekprov Sulut Tahlis Gallang Tegaskan Rekaman Suara 11 Detik “Gubernur Pasti Dengar Pakita” Itu Hoaks

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 806
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM – Rekaman suara berdurasi 11 detik yang beredar luas di berbagai platform media sosial dengan narasi, “Kita janji pangoni Gubernur pasti dengar pakita, mar jangan lupa berbagi hasil kamari,” telah diklarifikasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sekprov Sulut), Tahlis Gallang. Tahlis Gallang menegaskan bahwa rekaman suara tersebut bukan pernyataan resmi dirinya, melainkan […]

  • Program MBG Bantu Petani Lokal, Gerakkan Ekonomi Daerah

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 347
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di daerah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. Program MBG, yang merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk menyediakan […]

  • Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik Perkuat Sinergi dengan Kunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

    Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik Perkuat Sinergi dengan Kunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle (**/NOX)
    • visibility 228
    • 0Komentar

    KOTAMOBAGU, PRONEWS5.COM – Kapolres Kotamobagu, AKBP Abdul Kholik, S.H., S.I.K., M.A.P., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu, Selasa (28/7/2026), sebagai upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelayanan publik serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kota Kotamobagu. Kedatangan Kapolres disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI […]

  • Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi Tuai Kritik, Pemerintah Pusat Ingatkan Risiko Main Hakim Sendiri

    Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi Tuai Kritik, Pemerintah Pusat Ingatkan Risiko Main Hakim Sendiri

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle (**/NOX)
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAWA BARAT, PRONEWS5.COM – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menawarkan hadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan memicu perdebatan di tingkat nasional. Di satu sisi, kebijakan tersebut diklaim sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Namun di sisi lain, sejumlah pejabat tinggi negara […]

expand_less