Seskab Teddy Indra Wijaya Tegaskan MBG Tak Gerus Anggaran Pendidikan
- account_circle rafael
- calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
- visibility 791
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONews5.com – Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran maupun program pendidikan. Total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,1 triliun atau 20 persen dari belanja negara disebut telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI, termasuk rincian peruntukannya.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
“Rp769,1 triliun itu adalah 20 persen anggaran pendidikan. Isinya banyak dan sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Ketua Banggarnya juga dari PDI-P,” ujar Teddy.
MBG Disebut Fondasi Perbaikan Pendidikan
Teddy menekankan bahwa MBG justru menjadi bagian dari fondasi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) ke depan.
“Termasuk MBG, itu fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,” katanya.
Ia membantah narasi yang menyebut program MBG mengurangi anggaran pendidikan sehingga berdampak pada sekolah terbengkalai atau guru tak diperhatikan.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” tegasnya.
Menurut Teddy, berbagai program pendidikan tetap berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut pada 2025 telah dibangun 166 Sekolah Rakyat dan tahun ini akan ditambah sekitar 100 sekolah baru.
Program tersebut ditujukan bagi anak putus sekolah atau yang belum pernah mengenyam pendidikan formal, lengkap dengan fasilitas penginapan, makan bergizi, dan jaminan kesehatan.
Di sektor infrastruktur, pemerintah mengklaim telah merenovasi sekitar 16.000 sekolah sepanjang 2025. Selain itu, sebanyak 280.000 smartboard telah didistribusikan untuk mendukung pembelajaran digital dan akan terus ditingkatkan tahun ini.
Pemerintah juga menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan, setelah selama 20 tahun tidak mengalami kenaikan.
- Penulis: rafael
Saat ini belum ada komentar