MINAHASA, PRONews5.com– Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (16/4), di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, mewakili Bupati Robby Dondokambey.
Dalam sambutannya, Watania menegaskan bahwa kehadiran BSKDN Kemendagri bersama BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi bagian dari upaya nasional menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 terkait Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Pemkab Minahasa menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud nyata perhatian pemerintah pusat. Ini juga memperkuat langkah kami dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Watania.
Ia juga menyampaikan apresiasi karena Minahasa ditetapkan sebagai daerah praktik terbaik (best practice) dalam pelaksanaan program ini.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BSKDN, Dr. Noudy R.P. Tendean, S.IP, M.Si—yang juga mantan Penjabat Bupati Minahasa—turut memberikan materi terkait strategi percepatan capaian Universal Coverage.
Ia mengungkapkan harapan agar Minahasa bisa menjadi kabupaten nomor satu di Indonesia dalam perlindungan pekerja sosial melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami ingin Minahasa menjadi pionir. Perlindungan kepada para pekerja bukan hanya tanggung jawab pusat, tapi gerakan bersama seluruh elemen pemerintah daerah,” tegas Tendean.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi BPJS Ketenagakerjaan Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Rizky Chandra Budiman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Sunardi Syahid, Kepala BPJS Cabang Tondano Merry Taroreh, serta perwakilan Litbang Provinsi Sulut.
Dengan ditunjuknya Minahasa sebagai salah satu daerah percontohan nasional, diharapkan akan lahir inovasi dan implementasi nyata dari berbagai daerah dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan perlindungan pekerja yang lebih luas dan terstruktur.
[*/ARP]
