TOMOHON, PRONews5.com Dugaan keracunan massal yang menimpa 111 siswa SMA dan SMK di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, pada Senin (26/1/2026) memicu gelombang keresahan publik. Warga dan orang tua murid mendesak Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara dan dievaluasi total, menyusul banyaknya siswa yang mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan dari program tersebut.

Peristiwa ini kini ditangani Polres Tomohon, yang masih menunggu hasil uji laboratorium BPOM Manado dan Laboratorium Forensik (Labfor) untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan.

Sejumlah siswa dilaporkan mengalami muntah, sakit perut hebat, pusing, dan lemas, bahkan puluhan di antaranya harus menjalani perawatan medis.

Pantauan wartawan media ini di RS Gunung Maria Tomohon, sejumlah orang tua tampak menunggu anak mereka yang masih menjalani observasi.

Salah satu orang tua murid mengungkapkan kondisi anaknya memburuk tak lama setelah pulang sekolah.

“Pulang sekolah langsung muntah-muntah. Sampai sekarang masih sakit perut, rasanya seperti diiris-iris, pucat dan pusing,” ujarnya dengan nada cemas.

Kekhawatiran juga datang dari orang tua murid sekolah lain. Mereka menilai insiden ini berpotensi jauh lebih berbahaya bila menimpa anak usia dini.

“Kalau ini terjadi pada anak TK dan SD, risikonya jauh lebih besar karena daya tahan tubuh mereka belum sekuat anak SMA,” ungkap sejumlah orang tua.

Di berbagai ruang diskusi warga, desakan agar MBG dihentikan sementara semakin menguat.

Banyak warga menilai keselamatan anak harus menjadi prioritas utama.

“Lebih baik dihentikan dulu supaya tidak ada korban berikutnya,” ujar seorang warga Tomohon.

Tak hanya itu, muncul pula usulan pengalihan anggaran MBG menjadi bantuan tunai sebesar Rp10.000–Rp15.000 per siswa per hari, agar orang tua bisa mengatur sendiri asupan makanan anak.

“Kalau diganti uang, orang tua bisa atur sendiri makanan anak,” tulis Vivi Lumenta dan Riske Ike dalam kolom komentar unggahan berita media ini.

Usulan lain datang dari seorang ibu asal Kelurahan Kolongan, yang menyarankan konsep “satu sekolah satu dapur” agar proses pengolahan makanan lebih terkontrol.

Namun, gagasan ini memicu perdebatan terkait kesiapan anggaran, tenaga ahli gizi, dan standar pengawasan.

Sejumlah orang tua murid menilai kasus dugaan keracunan MBG bukan hanya terjadi di Tomohon, melainkan juga pernah dilaporkan di daerah lain.

“Keracunan MBG ini bukan hanya di Tomohon. Menurut kami, program ini sebaiknya dihentikan dulu dan dievaluasi menyeluruh,” ujar seorang orang tua murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kasat Reskrim Polres Tomohon IPTU Royke R.Y. Mantiri menegaskan bahwa pihaknya belum menarik kesimpulan dan masih melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Kami masih menunggu hasil resmi dari BPOM Manado dan Labfor untuk memastikan penyebab dugaan keracunan. Saat ini 51 siswa masih dalam observasi medis, sementara lainnya sudah diperbolehkan pulang,” kata IPTU Royke, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan, penyelidikan juga mencakup penelusuran pihak penyedia makanan, proses pengolahan, hingga sistem distribusi MBG ke sekolah-sekolah.

Evaluasi Total Dinilai Mendesak
Kasus ini memperkuat desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, mulai dari pengadaan bahan, dapur produksi, vendor, hingga pengawasan distribusi.

Program yang bertujuan meningkatkan gizi pelajar dinilai tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kesehatan anak, serta harus dijalankan dengan standar higienitas dan akuntabilitas yang ketat.

[**/ARP]