JAKARTA, PRONews5.comPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara tegas menolak kedatangan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.

Juru bicara PDI-P, Guntur Romli, menyatakan bahwa sikap partai ini merupakan bentuk konsistensi terhadap amanat konstitusi UUD 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi.

“Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerja sama dengan pihak-pihak penjajah, selama Israel masih menjajah tanah Palestina,” ujar Guntur dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/10/2025).

Menurut Guntur, penolakan tersebut sejalan dengan warisan politik Presiden pertama RI, Soekarno, yang menegaskan penolakan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai wujud solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Sikap ini bukan hanya retorika, melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi, yang mencerminkan komitmen anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” jelasnya.

Guntur juga mengingatkan bahwa Bung Karno pernah memerintahkan Timnas Indonesia menolak bertanding melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958 serta menolak pemberian visa bagi atlet Israel pada Asian Games ke-4 tahun 1962 di Jakarta — kebijakan yang kemudian membuat Indonesia dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan itu, Indonesia mendirikan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) sebagai alternatif ajang olahraga bagi negara-negara dunia ketiga.

Dalam pidato pembukaan GANEFO 1963, Bung Karno kembali menegaskan sikap anti-penjajahan dan solidaritas bagi bangsa Palestina.

“Sikap ini berakar dari pengalaman Bung Karno sebagai pejuang kemerdekaan, yang membuatnya empati terhadap penderitaan rakyat Palestina,” kata Guntur menambahkan.

Guntur menegaskan, sikap PDI-P hari ini merupakan kelanjutan dari garis ideologis Bung Karno yang menolak segala bentuk kolonialisme dan kekerasan terhadap kemanusiaan.

“Hingga kini, kebijakan tersebut menjadi warisan yang masih dipegang teguh oleh Indonesia, khususnya saat terjadi genosida kemanusiaan di Gaza Palestina yang merupakan bukti kebiadaban tentara Israel,” pungkasnya.

[**/ARP]