TOMOHON, PRONews5.com – Antrean panjang truk damkar dan dump truk kembali terjadi di SPBU Kasuang, Jalan Tomohon–Tondano, Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Sulawesi Utara, Selasa (26/8/2025) siang.
Warga menduga antrean itu bukan sekadar pengisian BBM normal, melainkan praktik penampungan solar subsidi secara ilegal.
Sejumlah sumber di lokasi menyebut, truk-truk tersebut antre bergantian hingga ke jalan samping menuju SLB Paulus Tomohon dan Panti Jompo Lidya.
“Kami curigai banyak dari mereka adalah penampung solar, sebab selesai mengisi mereka kembali antre. Ada yang sampai tiga kali bolak-balik,” ungkap sejumlah warga kepada PRONews5.com.
Sayangnya, manajer SPBU Kasuang, Fera, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
Tokoh masyarakat Tomohon, Danny Tular, menilai praktik tersebut sangat merugikan masyarakat. “Dampak pembelian solar ilegal bukan hanya pidana penjara dan denda besar bagi pelaku, tapi juga merugikan negara dan membuat masyarakat kesulitan karena BBM subsidi berkurang,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Lembaga Investigasi Kota Tomohon, Eddy Rompas, yang menegaskan bahwa pelaku penimbunan BBM bersubsidi dapat dijerat pidana.
“Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. Bahkan SPBU yang membantu bisa dijerat Pasal 56 KUHP tentang pembantuan,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat lainnya, Josis Ngantung, mengingatkan soal kerugian besar negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi.
“Dalam sebuah kasus, kerugiannya mencapai Rp4,4 miliar. Subsidi seharusnya untuk masyarakat kecil, tapi malah dinikmati pihak yang tidak berhak,” katanya.
Ia menambahkan, penyalahgunaan penyaluran solar subsidi sering terjadi dengan modus penggunaan barcode berulang-ulang.
“Praktik ini bisa terjadi karena ada pembiaran, konflik kepentingan, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan,” pungkas Josis.
Masyarakat Tomohon kini mendesak aparat kepolisian dan Pertamina untuk segera turun tangan, menertibkan praktik mafia solar, dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
[**/ARP]
