PRONEWS|JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon, keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta pengesahan alat bukti terkait perkara nomor 92/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Rabu (22/01/2025).
Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini membahas dugaan pelanggaran administrasi yang menyangkut pencalonan Robby Dondokambey sebagai calon Bupati Minahasa.
Permohonan sengketa yang dimaksud diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot.
Pemohon menilai bahwa Robby Dondokambey belum mengundurkan diri secara sah dari posisinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2024-2029 pada saat penetapan pasangan calon di KPU Kabupaten Minahasa.
Hal ini menjadi inti dari perdebatan dalam sidang tersebut.
Namun, kuasa hukum Robby Dondokambey, Makrifat Putra, memberikan penjelasan bahwa meskipun Robby Dondokambey mengikuti pelantikan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada 9 September 2024, ia segera mengajukan pengunduran diri setelah pelantikan tersebut.
Klarifikasi atas hal ini disampaikan secara daring pada 13 September 2024 setelah Bawaslu Kabupaten Minahasa mengeluarkan surat imbauan.
Dondokambey juga menjelaskan bahwa pada tanggal 13 September 2024, pihaknya melalui liaison officer telah menyerahkan surat pengunduran diri bersama dokumen terkait kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, termasuk tanda terima atas dokumen tersebut.
Surat keterangan pemberhentian yang juga sedang diproses menjadi bagian dari bukti yang diberikan.
Dalam sidang, kuasa hukum lainnya, Rangga T. Paonganan, menambahkan bahwa Robby Dondokambey mendaftar sebagai bakal calon pada 29 Agustus 2024.
Pada waktu itu, Robby sudah menyerahkan surat pemberitahuan pengunduran diri dari anggota DPRD, meskipun KPU menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonannya belum memenuhi syarat.
Namun, KPU memberikan waktu untuk perbaikan dokumen pada 6-8 September 2024, dan setelah perbaikan, dokumen tersebut akhirnya dinyatakan memenuhi syarat.
Lebih lanjut, pada 10 September 2024, Robby Dondokambey mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Sekretariat DPRD, yang kemudian mengeluarkan surat keterangan pemberhentian pada 13 September 2024, yang mengkonfirmasi bahwa pengunduran dirinya telah diproses secara administratif.
Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Minahasa turut menyampaikan laporan mengenai dugaan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaporkan oleh pemohon.
Namun, laporan tersebut tidak diterima oleh Bawaslu karena dianggap tidak memenuhi syarat materiil dan tidak menunjukkan kerugian langsung pada pemohon.
Arthur Ignasius Karinda, anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa, menjelaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim penyalahgunaan tersebut.
Pada akhirnya, KPU Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan Robby Dondokambey sudah lengkap dan memenuhi syarat.
Bawaslu pun memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan laporan terkait penyalahgunaan PIP karena laporan tersebut tidak memenuhi kriteria materiil.
Oleh karena itu, persoalan utama yang kini menjadi perhatian adalah apakah pengunduran diri Robby Dondokambey dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah.
[**/ARP]
