JAKARTA – Presiden menegaskan percepatan pembangunan Papua sebagai agenda strategis nasional. Presiden mengarahkan kepala daerah se-Tanah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk memperkuat komitmen negara dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan wilayah secara berkelanjutan.
Pemerintah memandang Papua sebagai wilayah strategis masa depan Indonesia. Pembangunan Papua yang merata menjadi fondasi negara modern dan inklusif melalui pengentasan kemiskinan serta penghapusan ketertinggalan.
“Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut mencerminkan pandangan pemerintah bahwa Papua merupakan bagian strategis dari masa depan Indonesia. Pembangunan yang merata dinilai menjadi fondasi utama untuk mewujudkan negara modern yang inklusif, dengan penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan sebagai prasyaratnya.
“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Penguatan pembangunan Papua juga diarahkan melalui perbaikan tata kelola dan sinergi lintas pemerintahan.
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dipandang krusial agar berbagai program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Untuk memastikan efektivitas, mekanisme evaluasi berkala disiapkan sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan program. Evaluasi ini menjadi dasar koordinasi lanjutan antar kementerian dan lembaga.
“Kemudian setelah itu komite juga akan melakukan evaluasi program secara reguler,” tambah Muhammad Tito Karnavian.
Harapannya, percepatan pembangunan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinkronisasi dan harmonisasi program ini diharapkan betul-betul berdampak di lapangan,” tandas Muhammad Tito Karnavian.
Konsolidasi pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk menyatukan arah kebijakan. Penyelarasan program sektoral dengan kebutuhan lokal Papua diposisikan sebagai kunci efektivitas pembangunan.
“Ini adalah komitmen besar Bapak Presiden, sebuah keputusan politik untuk mengelola percepatan pembangunan Papua melalui dua sayap utama,” kata Velix Wanggai.
Landasan regulasi jangka panjang dan rencana aksi lima tahunan turut memperkuat arah pembangunan tersebut.
Pendekatan ini pastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara tepat sesuai karakter wilayah.
“Komite ini dibentuk untuk memadukan pendekatan sektoral dengan konteks lokal Papua,” ujar Velix Wanggai.
Kerangka Asta Cita menjadi pijakan utama percepatan pembangunan Papua. Kebijakan ini dipandang sebagai kelanjutan langkah cepat yang telah berjalan untuk mengejar ketertinggalan.
“Asta Cita akan menjadi kelanjutan quick wins dalam mempercepat penanganan ketertinggalan di Tanah Papua,” ujar Paulus Waterpauw.
Peran investasi juga dinilai strategis dalam menciptakan dampak berkelanjutan.
“Investasi itu sangat penting karena membawa dampak positif bagi Papua,” tambah Paulus Waterpauw.
Pemerintah menerapkan pendekatan adaptif sesuai kebutuhan lokal untuk mempercepat hasil pembangunan yang nyata melalui penerjemahan kebijakan nasional secara kontekstual.
