JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Distribusi Energi guna mengantisipasi lonjakan permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman, merata, dan lancar di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat koordinasi lintas sektor bersama PT Pertamina Patra Niaga dan pemangku kepentingan terkait, khususnya di wilayah strategis seperti Provinsi Jawa Barat.
Wilayah ini menjadi salah satu fokus utama karena tingginya arus perjalanan masyarakat serta perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata nasional.
Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) sebagai bentuk mitigasi menyeluruh.
“BPH Migas berkoordinasi dengan stakeholder seperti PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan penyediaan BBM aman dan skema RAE dapat berjalan dengan lancar, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana,” ujarnya saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, stok dan distribusi BBM di Jawa Barat dilaporkan dalam kondisi aman dan terkendali.
Penyaluran gas bumi melalui pipa, termasuk jaringan gas rumah tangga, juga berlangsung tanpa kendala.
Fathul menegaskan bahwa skema RAE memiliki peran penting dalam menjaga akses energi bagi masyarakat.
“Skema ini berfungsi memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi untuk menunjang aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyampaikan apresiasinya atas kesiapan pemerintah dalam menghadapi peningkatan kebutuhan energi selama Nataru.
“Kami ingin memastikan secara langsung bahwa kecukupan stok BBM dan LPG selama Nataru berada dalam kondisi aman,” katanya.
Sementara itu, Pertamina (Persero) telah mengaktifkan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Satgas ini bekerja 24 jam penuh dan melibatkan seluruh subholding serta anak usaha.
Pakar kebijakan publik Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan menilai langkah ini sebagai sinyal keseriusan pemerintah dan BUMN energi dalam meningkatkan kualitas layanan.
“Pembentukan Satgas lebih cepat menunjukkan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi lonjakan konsumsi energi,” ujarnya.
Dengan penguatan Satgas Distribusi dan sinergi lintas sektor yang solid, Pemerintah optimistis lonjakan permintaan BBM selama libur Nataru dapat diantisipasi secara optimal.
Langkah ini menegaskan kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan energi masyarakat, menjaga kelancaran transportasi, serta mendukung stabilitas aktivitas ekonomi dan sosial selama momentum Natal dan Tahun Baru.
