TOMOHON– Dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kecamatan Tomohon Barat kini tengah dalam penyelidikan oleh Polres Tomohon.
Penyelidikan ini berlanjut setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pekerjaan yang signifikan, yang memicu desakan dari masyarakat agar para terduga pelaku segera ditangkap.
Proyek ini dilaksanakan oleh CV KMS dengan nilai kontrak sebesar Rp1.879.889.000,00.
Penyelidikan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tomohon mendapat dukungan penuh dari masyarakat serta penggiat anti-korupsi setempat.
Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK), Bambang, menyerukan agar Polres Tomohon mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
“Meskipun kerugian negara yang ditemukan oleh BPK sudah dikembalikan, jika ada unsur pidana, kami minta usut tuntas,” tegas Bambang, Senin (21/10/2024).
Bambang menggarisbawahi bahwa sesuai Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, setiap individu yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi atau korporasi dapat dijatuhi pidana seumur hidup atau penjara minimal 2 tahun hingga 20 tahun.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 4 UU Tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tanggung jawab pidana pelaku.
“Undang-undang telah mengatur proses hukum dan tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi.
Mengapa ini justru dilanggar? LI-TPK akan terus mengawal kasus ini,” ujarnya.
Dalam catatan BPK, ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp157.390.669,45, terjadi pada empat paket belanja modal di bawah pengawasan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tomohon.
Meskipun proyek ini diklaim selesai 100% pada 13 Desember 2023, hasil akhirnya tetap tidak memuaskan, dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK pada Februari 2024 menemukan bahwa kuantitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
Walaupun pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana proyek bersedia mengembalikan kekurangan dana ke kas daerah, aktivis anti-korupsi menekankan bahwa langkah tersebut tidak menghentikan penyelidikan.
“Ini adalah bukti nyata adanya ketidakberesan dalam proyek ini,” kata Mengko, seorang aktivis anti-korupsi Sulawesi Utara.
Masyarakat pun menekankan pentingnya kepolisian untuk segera menetapkan tersangka jika terbukti ada indikasi korupsi.
“Jangan sampai penyelidikan dihentikan hanya karena kerugian yang ditemukan oleh BPK sudah dikembalikan.
Jika ada indikasi korupsi, kami minta semua pihak yang bertanggung jawab untuk diusut,” desak mereka.
Kapolres Tomohon, AKBP Lerry Tutu, melalui Kasat Reskrim Iptu Stefi Sumolang, mengatakan pada Jumat (19/10) bahwa ia belum dapat memberikan komentar lebih lanjut karena telah dimutasi, dan mutasi tersebut akan digelar pada hari ini, Senin (211/10).
Meskipun demikian, Sumolang memastikan bahwa penyidik Tipikor Polres Tomohon sedang mendalami bukti dan keterangan dari saksi terkait kasus ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tomohon, Florensianus Ventje Karundeng, mengakui bahwa dirinya telah dipanggil oleh penyidik Tipikor.
Ia menjelaskan bahwa dari total temuan BPK, sebanyak Rp90 juta telah dikembalikan, namun belum dapat memastikan apakah kekurangan volume pekerjaan telah diperbaiki, mengingat proyek tersebut adalah proyek fisik gedung olahraga.
Sampai berita ini diturunkan, Karundeng belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Dengan dukungan masyarakat dan komitmen dari penggiat anti-korupsi, diharapkan penyelidikan ini dapat mengungkap fakta yang sesungguhnya dan menegakkan keadilan dalam pengelolaan anggaran publik di Tomohon.
[**/IND]
