TOMOHON- Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras di sejumlah kelurahan di Kota Tomohon menjelang Pilkada 2024 mendapat sorotan tajam dan kecaman dari berbagai kalangan masyarakat.
Dugaan bahwa bantuan ini disalurkan secara tebang pilih, hanya kepada pendukung petahana, memicu kontroversi dan menciptakan polemik di tengah masyarakat.
Menurut laporan, pada 22 Oktober 2024, sebanyak tiga truk pengangkut yang menditribusikan beras tersebut di Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Tengah, untuk membagikan bantuan di kantor kelurahan.
Namun, sumber yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan bahwa Bansos tersebut hanya diberikan kepada warga yang telah terdata sebagai pendukung petahana.
“Bantuan beras ini hanya diberikan kepada pendukung petahana yang sudah terdata,” ujar sumber tersebut.
Warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan menyampaikan rasa kecewa, menganggap adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.
Beberapa di antaranya menyebut distribusi Bansos ini sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat menjelang Pilkada 2024.
Hingga berita ini diterbitkan, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tomohon, Ir. Fereydy Kaligis, M.AP, belum memberikan klarifikasi terkait distribusi Bansos beras ini.
Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp pun belum mendapat respons.
Kecaman juga datang dari berbagai tokoh masyarakat, yang meminta transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
Maykel Pijoh, tokoh masyarakat Tomohon, mengingatkan bahwa bantuan sosial semestinya disalurkan atas dasar kebutuhan, bukan untuk kepentingan politik.
“Jika benar ada diskriminasi dalam penyaluran Bansos, maka ini merupakan pelanggaran serius.
Pemerintah daerah harus bertindak adil dan transparan untuk menghindari potensi konflik di masyarakat,” tegas Maykel Pijoh.
Masyarakat Tomohon berharap agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tomohon serta pihak kepolisian segera turun tangan menyelidiki dugaan ketidakadilan dalam penyaluran Bansos ini.
Warga menilai bahwa pengawasan lebih ketat harus diterapkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik yang dapat merusak persatuan masyarakat, khususnya di tahun politik.
Sejumlah warga lainnya turut menyuarakan keinginan mereka agar pemerintah kota segera memberikan penjelasan terkait mekanisme dan kriteria penerima bantuan.
Mereka berharap agar bantuan sosial ke depan tidak lagi dipolitisasi, sehingga dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.
[**/ARP]
