Terbongkar! Anak Buah Walikota Caroll Senduk Masuk Tim Inti Pemenangan Cagub SK, Ciderai Netralitas ASN

PRONEWS|MANADO- Pemerintah Kota Tomohon, yang dipimpin oleh Wali Kota Caroll J.A. Senduk, SH, kembali menjadi sorotan terkait isu ketidaknetralan beberapa oknum pejabat Pemkot Tomohon dalam Pilkada 2024.

Isu ini mencuat setelah terungkapnya sebuah grup WhatsApp bernama “SK Connection,” yang diduga menjadi saluran dukungan bagi calon Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw (SK), yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sumber-sumber terpercaya mengungkapkan bahwa dalam grup WhatsApp tersebut, sejumlah pejabat penting di Pemkot Tomohon tercatat sebagai anggota aktif.

Grup yang diduga dibentuk untuk mendukung pencalonan Steven Kandouw ini mencantumkan anggota-anggota dengan nama pejabat strategis, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tomohon, Edwin Roring, S.E., M.E., serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tomohon, Djon Sonny Liuw, SPi.

Tidak hanya itu, nama-nama seperti Dr. Arnold Poli, Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulut, yang juga mantan Sekda Kota Tomohon, turut ditemukan dalam grup ini.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa grup tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai ajang untuk saling mendukung dan menggerakkan dukungan terhadap Steven Kandouw di Pilkada Sulut 2024.

Dalam grup itu, terdapat pesan-pesan yang menekankan kewajiban anggota untuk mendukung pencalonan SK dan memastikan kemenangan dalam pemilu.

“Seharusnya mereka menjadi contoh dalam menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Kita tidak menduga jika Sekretaris Daerah dan Kepala BKD malah terlibat dalam kelompok ini,” ungkap seorang ASN senior di Pemkot Tomohon yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.

“Torang nyanda mengira ini Pak Sekot dan Kaban BKD jakase himbauan ASN Tomohon dilarang berpolitik praktis, nintau dorang lei kote ada maso di tim inti,” lanjutnya.

Meski Pilkada telah selesai, isu ini menjadi sorotan karena menyoroti tindakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang mengharuskan ASN tetap netral dalam politik praktis.

Grup WhatsApp yang terungkap ini semakin memperburuk citra birokrasi senior di Pemkot Tomohon yang diharapkan mampu memberikan teladan dalam menjaga integritas dan profesionalisme.

Kendati demikian, sejumlah pihak menilai bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap keterlibatan pejabat dalam kegiatan politik praktis.

Salah satu ASN di Pemkot Tomohon yang juga memilih untuk tidak disebutkan namanya menekankan bahwa hal ini bisa menjadi contoh buruk yang seharusnya tidak ditiru.

Grup WhatsApp “SK Connection” yang terbongkar ini membuktikan bahwa masih ada oknum yang tidak mengikuti pedoman yang jelas terkait politik praktis.

Diharapkan ke depan, ada tindakan tegas agar kasus serupa tidak terulang lagi, serta penegakan hukum yang lebih kuat terhadap ASN yang terlibat dalam politik praktis demi menjaga kredibilitas pemerintah daerah.

[**/ARP]