MINAHASA, PRONews5.com — Bupati Minahasa Robby Dondokambey, SSi, MAP, bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (24/11/2025).
Rapat virtual yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus itu berlangsung dari Command Center Kantor Bupati Minahasa.
Rakor turut dihadiri Kepala BPS, perwakilan Badan Pangan Nasional, pejabat Kemendagri, Kementerian PUPR, serta sejumlah institusi terkait. Dari Pemkab Minahasa, hadir jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam pemaparannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa inflasi nasional per Oktober 2025 berada pada angka 2,86 persen (year-on-year), masih dalam target 1,5–3,5 persen. Meski relatif terkendali, beberapa komoditas masih memberikan tekanan harga.
“Dua dari tiga masyarakat Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi, membuat permintaan naik dan harga emas melonjak hingga Rp 2,237 juta per gram,” ujar Wiyagus. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab inflasi nasional meningkat.
Di sisi lain, beberapa daerah masih mencatat inflasi tinggi, seperti Provinsi Riau (4,95 persen) dan Sumatera Utara (4,97 persen). Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan tekanan harga paling menonjol.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga November 2025 mencatat penurunan harga beras di 280 kabupaten/kota.
Tren serupa terlihat pada cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng.
Namun, di saat bersamaan, beberapa komoditas tetap mengalami kenaikan, terutama bawang merah di 196 daerah dan daging ayam ras di lebih dari 90 daerah.
Wamendagri menegaskan bahwa stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, dan intervensi cepat menjadi kunci pengendalian inflasi. Pemerintah daerah diminta memastikan data akurat dan pemantauan harga harian berjalan optimal.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menegaskan kesiapan Pemkab Minahasa dalam memperkuat pengendalian inflasi daerah.
“Pemkab Minahasa siap memperkuat kolaborasi dalam pengendalian inflasi yang harus terus dipantau,” tegas Bupati RD.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan ketersediaan data harga yang valid, pengawasan pasar, dan respons cepat terhadap dinamika harga di lapangan.
“Menjaga stabilitas harga bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bupati RD, optimistis Minahasa dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi nasional.
[**/ARP]
