MINAHASA, PRONews5.com — Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi, MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS, resmi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) yang digelar Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa di Hotel Yama Resort, Kamis (4/12/25).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara akuntabel dan bebas penyimpangan.
Pembukaan acara diawali dengan doa dan laporan oleh Kepala Inspektorat Minahasa, Maudy Lontaan, S.Sos, dilanjutkan penandatanganan piagam audit internal oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pengawasan.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi elemen penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.
“Forum ini adalah sarana penting untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, dan menyelaraskan langkah-langkah pembinaan serta pengawasan di seluruh unit kerja,” tegasnya.
Bupati menekankan aspek pembinaan ASN yang tidak hanya bersifat korektif tetapi juga berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Ia meminta seluruh kepala OPD menjalankan kebijakan secara tepat, efisien, dan selaras dengan RPJMD demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada sisi lain, pengawasan disebut sebagai “mata dan telinga pemerintah daerah” yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah penyimpangan dan potensi korupsi.
“Saya tegaskan, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen penuh untuk tidak memberikan ruang bagi praktik KKN,” ujar Bupati.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang juga menekankan peran krusial APIP dalam audit, reviu, evaluasi, pendampingan pemeriksaan, hingga deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. APIP disebut sebagai konsultan sekaligus penjamin kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui RAKORWASDA ini, Bupati berharap tercapai beberapa tujuan utama, yakni: penyelarasan kebijakan pengawasan, peningkatan kapasitas APIP, penguatan sinergi Inspektorat dengan perangkat daerah, serta terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih matang.
Ia juga mengapresiasi kerja Inspektorat dalam mendorong sinergitas APIP–APH demi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M.Si, Forkopimda Minahasa, para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, pejabat OPD, Camat, Hukum Tua, hingga Lurah se-Kabupaten Minahasa.
[**/ADVETORIAL]
