MANADO, PRONews5.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mengambil langkah cepat dalam upaya memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Bupati Minahasa Robby Dondokambey secara langsung menyerahkan proposal permohonan bantuan rehabilitasi sekolah kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Penyerahan proposal tersebut dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan antara Kemendikbudristek, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, yang digelar di Gedung D Kemendikbudristek, Jakarta.
Bupati Robby Dondokambey menjelaskan bahwa proposal bantuan ini difokuskan untuk rehabilitasi sekolah-sekolah di Kabupaten Minahasa yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.
“Prioritas ini menunjukkan komitmen Pemkab Minahasa untuk menjaga mutu pendidikan di daerah. Kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Kami berharap permohonan bantuan rehab sarana dan prasarana sekolah yang rusak berat ini dapat segera ditindaklanjuti agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” ujar Bupati.
Selain menyerahkan proposal, Pemkab Minahasa juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk peningkatan kualitas pendidikan daerah.
Langkah ini menjadi bentuk sinergi strategis antara pemerintah daerah, Kemendikbudristek, dan lembaga pendidikan lainnya untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Minahasa.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa Martina W. Dondokambey Lengkong, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, serta jajaran teknis Pemkab Minahasa termasuk Kepala Bagian Kerja Sama dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan.
Rakor itu turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI, Ketua Umum Apkasi, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia.
Upaya Pemkab Minahasa ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan dalam membangun sektor pendidikan yang tangguh dan berkualitas, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan hak pendidikan anak-anak Minahasa tetap terpenuhi meski menghadapi dampak bencana alam.
[**/ARP]
