TONDANO, PRONews5.com – Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan komitmen Pemkab Minahasa dalam mendukung pengendalian inflasi dan percepatan Program Nasional 3 Juta Rumah.
Hal ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap program perumahan nasional, Selasa (29/7/2025).
Rakor yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, dan diikuti langsung oleh Bupati Robby Dondokambey bersama Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor di daerah untuk menjaga kestabilan harga dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hunian layak.
Program 3 Juta Rumah dinilai strategis dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional, yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
“Pemkab Minahasa tetap konsisten menjalankan langkah strategis dalam pengendalian inflasi, mulai dari sektor pangan, transportasi, hingga memperkuat rantai distribusi bahan pokok,” ujar Bupati Robby Dondokambey.
Ia juga menyoroti lonjakan harga beras yang terjadi secara nasional belakangan ini, dan menyatakan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Minahasa telah merespons cepat dengan menggelar operasi pasar murah demi menstabilkan harga di pasaran.
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan semua stakeholder, agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegas Bupati RD.
Rakor ini turut dihadiri jajaran pejabat teknis di lingkungan Pemkab Minahasa, antara lain Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Perhubungan, Kadis Perdagangan, Kadis PUPR, Kadis Pangan, Kadis Pertanian, Kabag Ekonomi, Kabag Prokopim, dan Kabag Hukum.
Langkah proaktif Pemkab Minahasa ini menjadi bagian dari upaya kolektif nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
[**/ARP]
