MINAHASA, PRONews5.com — Dunia pendidikan di Kabupaten Minahasa kembali tercoreng oleh dugaan praktik intervensi birokrasi terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 4 Tondano.
Dua pejabat teras Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, yakni Kepala Dinas Hansye Tommy Wuwungan, SPd, MM dan Sekretaris Dinas Franky Waworuntu, SH, MAP, disebut-sebut secara tidak etis mencoba memaksakan kehendak agar calon siswa tertentu diterima di luar mekanisme seleksi resmi.
Peristiwa ini memicu reaksi keras dari kalangan pendidik, tokoh masyarakat, serta orang tua siswa.
Informasi yang berhasil dikonfirmasi dari sejumlah sumber internal dan eksternal sekolah menunjukkan adanya tekanan yang dilakukan oleh kedua pejabat terhadap kepala sekolah, agar mengakomodasi siswa titipan yang sebelumnya tidak mengikuti alur seleksi sesuai regulasi.
Padahal, seleksi telah dilakukan secara terbuka dan akuntabel oleh panitia PPDB sekolah. Dari 400 pendaftar, hanya 220 siswa diterima berdasarkan hasil tes akademik dan keterbatasan ruang kelas.
“Prosedur PPDB kami jalankan dengan prinsip transparansi dan meritokrasi. Jika kemudian hasil seleksi ingin diubah demi meloloskan kepentingan personal pejabat, ini adalah bentuk intervensi yang merusak etika birokrasi dan melecehkan integritas dunia pendidikan,” ungkap salah satu guru senior SMPN 4 Tondano yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
