TOMOHON- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tampaknya diabaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon.
Di tengah dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja negara, justru muncul dugaan pemborosan anggaran dalam penyelenggaraan Workshop Optimalisasi APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Vesta Harmony, Jakarta, pada 17-21 Februari 2025.
Kegiatan ini menuai sorotan tajam, terutama karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Publik mencurigai agenda ini sekadar dalih untuk menghadiri prosesi pelantikan di Jakarta dengan menggunakan dana daerah.
“Aneh, namanya optimalisasi APBD, tapi justru buang-buang anggaran di Jakarta.
Bukannya di Tomohon, malah jauh-jauh ke Jakarta.
Ini bukan optimalisasi, ini plesiran,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Presiden Prabowo sebelumnya telah menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran, dengan target penghematan Rp 306,7 triliun.
Dana hasil efisiensi ini akan digunakan untuk mendukung program prioritas nasional serta mengantisipasi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang mengharuskan seluruh pemerintah daerah mengutamakan belanja yang produktif dan menghindari pengeluaran tidak esensial.
Namun, keputusan Pemkot Tomohon menggelar kegiatan di luar daerah justru bertolak belakang dengan semangat penghematan tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa kegiatan strategis terkait APBD justru dilaksanakan di luar daerah, bukan di Tomohon sendiri?
Keputusan menggelar workshop di Jakarta memunculkan spekulasi bahwa acara ini bukan semata-mata untuk optimalisasi APBD, melainkan sebagai alasan untuk bisa hadir di ibu kota menjelang pelantikan kepala daerah di Istana Negara.
Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan dinas ini perlu diaudit guna memastikan transparansi dan efektivitasnya.
Jika memang ingin mengoptimalkan APBD, seharusnya kegiatan serupa dapat dilakukan di Tomohon dengan biaya yang jauh lebih hemat, tanpa perlu membebani kas daerah.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Tomohon terkait alasan utama memilih Jakarta sebagai lokasi workshop.
Hingga saat ini, Pemkot Tomohon belum memberikan keterangan resmi mengenai besaran anggaran yang digunakan serta alasan utama memilih Jakarta sebagai lokasi workshop.
Ketika media mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Kota Tomohon (Sekdakot) Edwin Roring melalui telepon dan WhatsApp, tidak ada tanggapan.
Bahkan, ketika awak media mendatangi kantornya pada Rabu (19/2/2025), Edwin Roring tidak berada di tempat.
“Pak Sekdakot Edwin Roring sedang keluar daerah. Balik saja nanti,” ujar seorang petugas Satpol PP yang berjaga di depan kantor Wali Kota Tomohon.
Masyarakat pun menunggu klarifikasi transparan mengenai besaran anggaran yang digunakan serta urgensi mengadakan acara tersebut di ibu kota.
Di tengah tantangan ekonomi dan desakan efisiensi, langkah Pemkot Tomohon ini menjadi ujian nyata terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Jika Pemkot Tomohon tidak segera memberikan klarifikasi, maka dugaan pemborosan anggaran demi kepentingan pribadi akan semakin kuat.
Apakah ini benar-benar optimalisasi APBD, atau hanya sekadar tameng untuk perjalanan dinas ke Jakarta? Warga Tomohon menuntut jawaban.
[**/Bung Arp]
