MANADO, PRONews5.com — Proyek pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Minahasa mendadak berhenti total. Sejumlah ibu-ibu dan warga dalam video yang viral di media sosial turun langsung menghentikan pekerjaan dan meminta seluruh material diangkut keluar dari lokasi.
Mereka menuding kontraktor gagal membayar gaji pekerja selama satu bulan dan menumpuk utang kepada toko bahan bangunan.
Aksi spontan warga itu menjadi bukti bahwa pelaksanaan proyek pemerintah pusat ini diduga bermasalah sejak awal.
Dalam video, seorang perempuan yang terlihat emosi menyebut kontraktor hanya mengumbar janji tanpa membayar sepeser pun kepada pekerja maupun pemasok material.
“Sudah satu bulan gaji dan hutang bahan di toko tidak dibayar. Mereka cuma janji-janji. Angkat semua ini barang karena tidak ada uang,” katanya.
Perempuan lain menegaskan proyek ini diklaim sebagai bagian dari program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, namun faktanya justru menyulitkan masyarakat.
“Bilang program bantuan presiden, tapi orang-orang kerja tidak dibayar. Sudah kerja tidak digaji, bagaimana keluarga mereka makan?” ujarnya lantang.
Dari pengakuan warga dalam video itu, persoalan serupa bukan hanya terjadi di Minahasa.
Mereka menyebut ada lima titik proyek SPPG di Sulawesi Utara yang bermasalah, yaitu Minahasa, Bolmut, Boltim, Bolmong dan Bolsel.
Semua disebut mengalami persoalan identik: gaji pekerja belum dibayar dan tagihan material menumpuk.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi PRONews5.com melalui pesan WhatsApp.
Proyek SPPG merupakan program strategis pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fasilitas ini harusnya menjadi dapur standar pemenuhan gizi bagi siswa, ibu hamil, balita dan kelompok rentan.
Namun di Minahasa, proyek yang semestinya membantu masyarakat justru berbalik menjadi sumber kegelisahan karena dugaan kelalaian kontraktor.
Dari penelusuran sementara, pekerja mengaku sudah beberapa kali meminta kepastian pembayaran namun tidak pernah mendapat jawaban.
Pemilik toko material juga mengaku telah mengirim barang dalam jumlah besar tanpa pembayaran sejak awal proyek berjalan.
Warga menduga kontraktor tak memiliki kemampuan finansial memadai untuk menjalankan proyek negara senilai miliaran rupiah tersebut.
Situasi di lapangan kini terhenti total. Material terbengkalai, pekerja berhenti bekerja, dan warga menuntut pemerintah pusat turun tangan.
Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor yang mengerjakan paket SPPG di Sulawesi Utara agar kejadian serupa tidak terulang.
PRONews5.com masih mencoba menghubungi pihak kontraktor dan instansi terkait untuk mendapatkan klarifikasi lanjutan mengenai dugaan macetnya pembayaran dan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek SPPG tersebut. (ARP)
Sebagai media independen, PRONews5.com berkomitmen menyajikan berita akurat dari lapangan. Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan penulisan atau data, redaksi akan melakukan revisi dan klarifikasi sesuai kaidah jurnalisme yang bertanggung jawab.
