MANADO, PRONews5.com— Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) menyatakan bahwa kisruh berlarut di Bank SulutGo (BSG) bukan lagi sekadar konflik internal, melainkan krisis tata kelola yang memperlihatkan gagalnya fungsi pengawasan di tubuh BUMD tersebut.
INAKOR menilai kemelut ini menjadi bukti kelalaian struktural di level komisaris yang membuat stabilitas bank terguncang dan kepercayaan publik merosot tajam.
Ketua Harian DPP INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa rangkaian demonstrasi ASN, aksi kepala daerah, hingga silang pendapat antarpemegang saham adalah indikator bahwa mekanisme pengawasan BSG tidak berjalan, bahkan mendekati kolaps.
“Ketika warga dan ASN harus turun ke jalan menuntut hak mereka, ketika kepala daerah ikut memimpin aksi, itu bukti telanjang bahwa mekanisme pengawasan di Bank SulutGo lumpuh.
Tidak ada alasan lain selain kegagalan fungsi pengawas,” tegas Wenas, Rabu (26/11/2025) di Manado.
Menurut INAKOR, kegaduhan yang menyeret nama BSG dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan tekanan eksternal atau krisis ekonomi nasional.
Seluruh konflik, kata mereka, lahir dari kelalaian pengawasan di level tertinggi—terutama pada struktur dewan komisaris yang dinilai gagal meredam eskalasi dan menjaga soliditas pemegang saham.
“Bank daerah bisa tetap stabil di tengah tekanan asalkan pengawas bekerja.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya: konflik membesar, pemegang saham saling berhadap-hadapan, dan publik dipaksa menyaksikan drama yang seharusnya diselesaikan di meja pengawasan.
Ini contoh paling jelas dari pengawasan yang gagal,” ujar Wenas.
INAKOR menilai kelalaian tersebut bukan sekadar problem etis, tetapi berpotensi melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, POJK Tata Kelola Perbankan, hingga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Jika aset publik dan penyertaan modal diperdebatkan di jalan raya, maka ada fungsi pengawasan yang tidak dijalankan.
Sebagai langkah tindak lanjut, INAKOR merilis lima poin tindakan tegas, yakni meminta dokumen pengawasan BSG melalui mekanisme keterbukaan informasi, mengevaluasi tindakan dewan komisaris, mengidentifikasi potensi kegagalan fungsional, mendesak evaluasi struktural oleh pemegang saham, dan mengawal proses perbaikan hingga tuntas.
Wenas menekankan bahwa pihaknya tidak menuding adanya tindak pidana, namun menyoroti kelemahan struktural yang dapat merusak kredibilitas bank daerah dan kepercayaan publik.
“Ini bukan tentang suka atau tidak suka. Ini soal kapasitas. Jika pengawas tidak lagi mampu menjaga stabilitas dan komunikasi, maka langkah terhormat harus ditempuh,” ujarnya.
INAKOR mengingatkan bahwa BSG mengelola dana publik, dana pemerintah daerah, serta kepercayaan masyarakat Sulut dan Gorontalo.
Karena itu, kelemahan pengawasan bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi ancaman terhadap kepentingan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Utama BSG Revino M. Pepah saat dikonfirmasi melalui pesan teks WhatsApp belum memberikan keterangan ataupun klarifikasi kepada media ini. (VAN)
Sebagai media independen, PRONews5.com berkomitmen menyajikan berita akurat dari lapangan. Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan penulisan atau data, redaksi akan melakukan revisi dan klarifikasi sesuai kaidah jurnalisme yang bertanggung jawab.
