Mereka mendesak aparat penegak hukum, Dinas Kehutanan, DLH, dan ESDM Sulut untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal dan memproses hukum para pelaku. “Kami minta tangkap para pelaku dan proses hukum, jangan pandang bulu,” ujar warga pada Minggu (8/12/2025).
Kekhawatiran masyarakat semakin menguat setelah melihat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Data BNPB mencatat 776 orang meninggal dunia, 564 hilang dan lebih dari 2.600 luka-luka.
Bencana tersebut dipicu kerusakan kawasan hutan, rusaknya daerah aliran sungai, dan interaksi cuaca ekstrem.
Kementerian Kehutanan kini tengah menyelidiki dugaan keterlibatan 12 perusahaan dalam perusakan ekosistem tersebut.
“Belajar dari bencana di Sumatera, jangan sampai hal yang sama terjadi di Kabupaten Bolmong,” kata salah satu tokoh masyarakat.
Ia menilai kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal di Potolo hanyalah menunggu waktu sebelum memicu bencana besar bagi desa-desa di bawahnya.
Masyarakat Tonayan menyampaikan desakan yang sama.
Mereka meminta Polri, TNI, Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM Sulut menutup lokasi tambang, menghentikan seluruh aktivitas, serta menindak tegas para pelaku. “Jika dibiarkan, habis sudah tanah kami, hancur lingkungan, rusak masa depan anak cucu,” ujar warga. (ARP)
Sebagai media independen, PRONews5.com berkomitmen menyajikan berita akurat dari lapangan. Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan penulisan atau data, redaksi akan melakukan revisi dan klarifikasi sesuai kaidah jurnalisme yang bertanggung jawab.
