MANADO|PRONews5.com- Enam kepala daerah di Sulawesi Utara yang baru saja dilantik memilih untuk tidak menghadiri kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Keputusan ini memicu polemik karena retreat yang dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketidakhadiran para kepala daerah tersebut bukan tanpa alasan.
Mereka mengikuti instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, yang secara resmi mengeluarkan surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025) malam.
Surat tersebut meminta seluruh kader kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri retreat tersebut sebagai bentuk respons politik terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam konteks politik nasional, retreat yang digagas pemerintahan Prabowo ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membentuk karakter kepemimpinan para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
Namun, loyalitas kepada partai membuat beberapa kepala daerah dari PDI-P mengambil sikap berbeda.
Dari total 15 kepala daerah PDI-P di Sulawesi Utara, tercatat 9 orang tetap menghadiri acara tersebut, sementara 6 kepala daerah memilih absen:
1. Bupati Minahasa Utara – Joune James Esau Ganda
2. Bupati Minahasa Tenggara – Ronald Kandoli
3. Bupati Bolaang Mongondow – Iskandar Kamaru
4. Wali Kota Tomohon – Caroll Joram Azarias Senduk
5. Bupati Minahasa – Robby Dondokambey
6. Bupati Minahasa Selatan – Franky Donny Wongkar.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan bahwa retreat ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari proses seleksi dan pembentukan karakter bagi kepala daerah yang baru terpilih.
Dalam pidatonya saat melantik 961 pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 20 Februari 2025, Prabowo menantang keberanian para pemimpin daerah.
“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang.
Saya akan jumpa saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur,” tegas Prabowo dalam pernyataannya yang langsung menyita perhatian publik.
Retreat ini sejatinya menjadi ajang pembentukan pemimpin daerah yang siap menjalankan kebijakan nasional.
Namun, dengan ketidakhadiran mereka, publik kini bertanya-tanya: Apakah kepentingan partai lebih diutamakan dibandingkan kepentingan bangsa?
[**/VIC]
