MANADO, PRONews5.com– Belum ada pengumuman resmi dari Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut.
Namun, bursa calon Sekprov kian menarik perhatian publik seiring mencuatnya tiga nama birokrat senior yang dinilai layak menduduki jabatan strategis tersebut.
Ketiga nama yang ramai diperbincangkan publik dan kalangan birokrasi adalah dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS yang kini menjabat Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si yang menjabat Sekda Kabupaten Minahasa, serta Melanchton Harry Wolff, SH yang menjabat Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ketiganya dinilai memiliki pengalaman panjang, kinerja mumpuni, serta integritas tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing.
Dr. Jusnan Mokoginta dikenal sebagai birokrat yang inovatif.
Latar belakangnya sebagai dokter lulusan Universitas Sam Ratulangi dan Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Gadjah Mada menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif dan berbasis digital.
Di Bolmut, ia sukses menerapkan sistem e-government, mendapatkan penghargaan sebagai Sekda Inspiratif tingkat nasional, serta aktif dalam program penurunan stunting di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Dr. Lynda D. Watania memiliki rekam jejak panjang di dunia birokrasi. Sebelum menjadi Sekda Minahasa, wanita lulusan Lemhanas ini sempat menduduki jabatan penting di Pemprov Sulut dan Kementerian Dalam Negeri RI.
Kepemimpinannya yang tegas namun humanis menjadikannya sosok pemimpin perempuan yang berpengaruh.
Ia berhasil membawa Minahasa meraih predikat pelayanan administrasi terbaik se-Sulut, menggagas reformasi birokrasi berbasis pelayanan inklusif, serta dikenal luas di level nasional sebagai narasumber dalam isu kependudukan dan kepemimpinan perempuan.
Sosok Melanchton Harry Wolff juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
Birokrat asal Sangihe ini telah banyak berkontribusi terhadap pembangunan wilayah kepulauan, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan DAK secara akuntabel.
Ia dikenal dekat dengan masyarakat, aktif menyerap aspirasi hingga ke pelosok kampung, serta konsisten mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di pulau-pulau terluar.
Di bawah kepemimpinannya, laporan keuangan daerah Sangihe berhasil mendapat predikat WTP dari BPK RI secara berturut-turut.
Perebutan kursi Sekprov Sulut ini menjadi penting karena posisi tersebut berperan sebagai jantung koordinasi pemerintahan provinsi, penentu arah kebijakan, dan penghubung langsung antara kepala daerah dengan seluruh perangkat birokrasi.
Publik pun menaruh harapan besar agar Gubernur YSK memilih figur terbaik yang tidak hanya kompeten dan profesional, tetapi juga mampu bekerja cepat dan transparan dalam mewujudkan visi-misi kepemimpinan baru di Sulawesi Utara.
Penentuan Sekprov akan mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk seleksi terbuka dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur.
Dengan latar belakang dan rekam jejak yang kuat dari masing-masing kandidat, masyarakat Sulut kini menanti keputusan final yang akan menentukan arah masa depan birokrasi provinsi.
[**/ARP]
