“Kalau tambang ditutup, bagaimana dengan kelangsungan hidup keluarga kami,” keluh seorang warga.
Dalam orasinya, massa menegaskan tambang rakyat jangan diperlakukan diskriminatif. Jika tambang rakyat ditutup, perusahaan besar yang beroperasi di kawasan itu juga harus dihentikan.
“Jangan hanya masyarakat kecil yang diturunkan, tapi perusahaan besar dibiarkan jalan terus,” teriak warga lainnya.
Seorang ibu rumah tangga bahkan menitikkan air mata saat menyampaikan keresahan.
“Dari hasil tambang, keluarga kami bisa makan dan membiayai anak sekolah. Kalau ditutup, kami bingung mencari penghasilan lain,” ungkapnya dengan suara bergetar.
Masyarakat berharap pemerintah tidak mematikan tambang rakyat Ratatotok, sebab kebijakan sepihak dinilai dapat memicu persoalan sosial-ekonomi serius.
Sementara itu, Pemprov Sulut memastikan WPR yang sedang diproses akan menjadi jalan tengah: memberikan kepastian hukum sesuai amanat UU Minerba, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat.
[**/ARP]
