TOMOHON– Transisi kepemimpinan di Kota Tomohon pasca-Pilkada 2024 diwarnai dengan isu yang mengkhawatirkan bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Munculnya kelompok yang disebut “Baperjakat Swasta”—sekelompok pihak di luar struktur resmi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)—dikabarkan mulai mengintervensi urusan mutasi dan rotasi pejabat.
Informasi ini merebak setelah sejumlah unggahan di media sosial yang mengancam ASN yang tidak mendukung pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Caroll Joram Azarias Senduk, S.H., dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. (CS-SR).
Postingan anonim yang beredar mendesak agar ASN yang sebelumnya mendukung pasangan Wenny Lumentut-Michael Mait (WLMM) dan Miky Wenur-Cherly Mantiri (MJLW-Chermat) segera disingkirkan.
Beberapa pejabat Pemkot Tomohon yang dikonfirmasi terkait isu ini mengaku terkejut dan kecewa.
Mereka menilai bahwa kebijakan mutasi dan promosi jabatan seharusnya murni keputusan pemerintahan yang sah, bukan ditentukan oleh pihak luar yang tidak memiliki kewenangan.
“Kami bingung dengan unggahan-unggahan seperti ini. Kalau ada pejabat yang harus digeser atau dipertahankan, itu sepenuhnya wewenang Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Namun, intimidasi melalui media sosial ini jelas meresahkan ASN,” ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Seorang ASN lainnya mengungkapkan bahwa fenomena “Baperjakat Swasta” ini bukan berasal dari lingkaran resmi pendukung CS-SR, melainkan kelompok yang ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.
“Kami percaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan bertindak bijak.
Mereka adalah pemimpin yang sah dan pasti menginginkan pemerintahan yang berjalan secara profesional, bukan diwarnai kepentingan pihak luar yang hanya mencari keuntungan,” katanya.
Di sisi lain, seorang pendukung CS-SR turut menegaskan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan ancaman-ancaman yang beredar di media sosial.
“Kami yang benar-benar berjuang dalam Pilkada sudah kembali ke kehidupan sehari-hari, bekerja di kebun atau menjalankan usaha masing-masing.
Tidak ada urusan dengan jabatan ASN. Itu wewenang penuh kepala daerah, bukan urusan tim sukses atau kelompok di luar pemerintahan,” tegasnya.
Banyak yang meyakini bahwa postingan ancaman terhadap ASN hanyalah bagian dari propaganda politik untuk menciptakan ketakutan di kalangan birokrasi.
Dugaan ini semakin kuat karena banyak akun anonim yang menyebarkan narasi serupa secara sistematis.
“Jangan sampai ini hanya akal-akalan pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas pemerintahan baru.
Kita harus waspada terhadap upaya adu domba yang bisa merugikan semua pihak,” kata seorang pejabat yang juga tidak ingin disebutkan namanya.
Terlepas dari benar atau tidaknya isu “Baperjakat Swasta”, satu hal yang pasti: pemerintahan baru harus berjalan secara profesional, tanpa tekanan dari pihak luar yang berkepentingan.
Bagi ASN, kini saatnya menunjukkan loyalitas kepada pemerintah yang sah dengan bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Sementara itu, bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tantangan besar ke depan adalah memastikan bahwa birokrasi tetap berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi kelompok-kelompok tertentu.
Masyarakat Tomohon tentu berharap agar polemik ini segera berakhir, dan pemerintahan CS-SR dapat bekerja dengan fokus untuk kemajuan daerah. Sudah saatnya meninggalkan perbedaan politik dan kembali kepada tujuan utama: melayani rakyat!
[**/ARP]
