Jakarta | PRONews5.com– Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas terkait retret bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Dalam pidato pelantikan 961 pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 20 Februari 2025, Prabowo menyampaikan bahwa acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan ujian bagi para pemimpin daerah.
Dalam pernyataan yang mencuri perhatian publik, Prabowo menekankan bahwa retret ini akan menjadi medan pembentukan karakter kepemimpinan para kepala daerah.
“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini bukan hanya sekadar motivasi, tetapi juga memberi sinyal kuat bahwa kepemimpinan di era Prabowo-Gibran akan menuntut ketegasan, disiplin, serta loyalitas penuh terhadap visi nasional yang diusung pemerintah pusat.
Retret ini akan diikuti oleh 505 kepala daerah, terdiri dari 481 pasangan kepala daerah terpilih yang baru dilantik serta 24 kepala daerah dari Aceh yang lebih dahulu dilantik.
Menariknya, hanya kepala daerah yang diwajibkan mengikuti retret penuh selama sepekan, sementara wakil kepala daerah hanya akan hadir sehari sebelum acara penutupan pada 28 Februari 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa retret ini bukan sekadar orientasi, melainkan ajang pembekalan mendalam yang akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Bagaimana membuat mereka (kepala daerah) dalam menjalankan programnya pro rakyat, itu yang paling utama,” ujar Tito.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengonfirmasi bahwa Prabowo sendiri akan turun langsung memberikan arahan strategis kepada para kepala daerah.
Selain itu, sejumlah mantan presiden juga dikabarkan akan hadir sebagai pembicara dalam acara ini.
Terdapat lima pokok pembekalan utama yang akan diberikan dalam retret ini:
- Pemahaman tugas pokok kepala daerah – Para pemimpin lokal akan diperdalam pemahamannya tentang peran dan tanggung jawab mereka.
- Visi Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran – Konsep pembangunan nasional yang menjadi fondasi pemerintahan saat ini akan dipaparkan secara detail.
- Penguatan hubungan antar kepala daerah – Diharapkan ada sinergi dalam pembangunan lintas wilayah.
- Pengelolaan anggaran – Kepala daerah akan dibekali strategi untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana daerah.
- Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional – Pembentukan kepala daerah sebagai pemimpin yang kuat, loyal, dan berorientasi pada persatuan bangsa.
Dengan format pelatihan disiplin di lingkungan militer, retret ini diprediksi akan menjadi momen krusial dalam membentuk karakter kepemimpinan kepala daerah ke depan.
Tidak hanya soal memahami birokrasi dan kebijakan, tetapi juga keteguhan mental dan komitmen mereka dalam membangun daerah sesuai dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pernyataan Prabowo mengenai kemungkinan mundurnya kepala daerah yang tidak siap, bisa menjadi sinyal bahwa retret ini bukan sekadar formalitas, melainkan seleksi alam bagi pemimpin daerah.
Jika ada kepala daerah yang tidak sanggup mengikuti ritme kepemimpinan yang tegas dan disiplin, bisa jadi mereka akan mempertimbangkan mundur dari jabatan mereka.
Di tengah persiapan retret ini, muncul dinamika politik yang memanas.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas agar kepala daerah yang diusung partainya tidak mengikuti retret di Akmil Magelang.
Instruksi ini tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa kebijakan dan instruksi partai sepenuhnya berada di bawah kendali Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP.
Ia meminta kepala daerah PDIP yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan kembali ke daerah masing-masing.
Selain itu, kepala daerah PDIP diminta tetap berkomunikasi aktif dengan DPP untuk menunggu arahan lebih lanjut.
Langkah PDIP ini menjadi sorotan, mengingat retret tersebut dirancang sebagai ajang pembekalan kepemimpinan bagi seluruh kepala daerah tanpa terkecuali.
Keputusan Megawati menginstruksikan boikot terhadap acara ini mengisyaratkan ketegangan politik yang semakin meningkat, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
