Jika ada kepala daerah yang tidak sanggup mengikuti ritme kepemimpinan yang tegas dan disiplin, bisa jadi mereka akan mempertimbangkan mundur dari jabatan mereka.
Di tengah persiapan retret ini, muncul dinamika politik yang memanas.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas agar kepala daerah yang diusung partainya tidak mengikuti retret di Akmil Magelang.
Instruksi ini tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa kebijakan dan instruksi partai sepenuhnya berada di bawah kendali Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP.
Ia meminta kepala daerah PDIP yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan kembali ke daerah masing-masing.
Selain itu, kepala daerah PDIP diminta tetap berkomunikasi aktif dengan DPP untuk menunggu arahan lebih lanjut.
Langkah PDIP ini menjadi sorotan, mengingat retret tersebut dirancang sebagai ajang pembekalan kepemimpinan bagi seluruh kepala daerah tanpa terkecuali.
Keputusan Megawati menginstruksikan boikot terhadap acara ini mengisyaratkan ketegangan politik yang semakin meningkat, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
