JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan serentak untuk 296 kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada 20 Februari 2025.
Keputusan ini diambil setelah sebelumnya jadwal pelantikan yang direncanakan pada 6 Februari dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan dismissal di MK.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menyepakati tanggal baru ini setelah mempertimbangkan berbagai aspek.
“Setelah saya laporkan kepada Presiden, beliau memilih tanggal 20 Februari, hari Kamis,” ujar Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (3/2).
Pelantikan yang melibatkan 296 kepala daerah ini akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara, Jakarta.
Namun, meskipun tempatnya sudah dipastikan, Tito menjelaskan bahwa teknis penyelenggaraan masih akan dibahas lebih lanjut, mengingat jumlah undangan yang cukup banyak, termasuk pendamping dan tamu undangan lainnya.
Mendagri juga menambahkan bahwa selain kepala daerah non-sengketa, pelantikan juga akan mencakup mereka yang telah melalui sidang dismissal pada 4-5 Februari 2025.