TOMOHON, PRONews5.com – Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat di Kota Tomohon, Sulawesi Utara.
SPBU Matani, yang berlokasi di Jalan Tondano, Kelurahan Matani, diduga kuat menjadi markas operasi jaringan mafia BBM yang merampas hak subsidi rakyat secara terang-terangan.
Hasil investigasi PRONews5.com mengungkap bahwa kendaraan-kendaraan tangki modifikasi ilegal—yang dikenal masyarakat dengan julukan “drakula”—rutin mengisi solar bersubsidi di SPBU tersebut.
Aktivitas mereka berlangsung dengan intensitas tinggi dan ritme mencurigakan, bahkan dilakukan di siang hari tanpa hambatan.
“Bahkan praktik ini terang-terangan dilakukan di siang bolong,” ujar seorang sumber terpercaya.
Sementara itu, para sopir angkutan umum dan logistik—yang justru berhak mendapat solar subsidi—mengaku kerap tersisih.
Mereka harus antre berjam-jam, bahkan pulang dengan tangan kosong karena solar telah habis disedot para mafia.
“Saya antre sejak pagi, tapi tidak dapat solar. Sementara mobil-mobil drakula keluar masuk seperti tak ada yang mengawasi,” ungkap Hens, sopir truk pengangkut material bangunan, Selasa (25/6/2025).
Fenomena ini bukan peristiwa baru. Pada tahun 2022, SPBU yang sama sempat diselidiki oleh Polres Tomohon atas dugaan penyelewengan BBM, namun kasusnya tidak pernah tuntas.
Bahkan pada 2021, praktik serupa juga terpantau, memperkuat dugaan bahwa skema ini telah berlangsung sistemik selama bertahun-tahun tanpa jerat hukum.
“Mereka kembali beraksi setelah pemberitaan berhenti. Karena tahu hukum tak menyentuh, mereka merasa kebal,” ujar narasumber lain sambil menyerahkan bukti visual kepada redaksi.
Indikasi kolusi antara oknum pengelola SPBU dan jaringan mafia semakin memperkuat dugaan bahwa kejahatan ini tidak berdiri sendiri.
Dampaknya jelas: subsidi BBM tidak tepat sasaran, kelangkaan solar makin parah, dan ekonomi rakyat kecil tergencet.
Absennya penindakan dari aparat hukum dan lemahnya pengawasan dari Pertamina dituding sebagai faktor utama pembiaran praktik mafia energi di daerah.
Masyarakat menilai negara seolah kalah oleh jaringan ilegal yang leluasa beroperasi.
“Kalau negara tunduk pada mafia energi, maka rakyat kecil akan terus jadi korban. Keadilan distribusi energi hanya jadi slogan,” keluh sejumlah warga pengguna kendaraan.
Program digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi yang digadang-gadang pemerintah melalui skema “subsidi tepat sasaran” pun dinilai gagal diterapkan secara efektif, khususnya di lapangan seperti di Tomohon.
Upaya konfirmasi kepada pengelola SPBU Matani tidak membuahkan hasil.
Saat wartawan PRONews5.com mendatangi lokasi pada Selasa (25/6/2025), salah satu petugas menyebut bahwa manajer sedang tidak berada di tempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak SPBU maupun dari Pertamina Regional Sulawesi Utara.
Dengan semakin kuatnya dugaan keterlibatan oknum dalam jaringan distribusi BBM ilegal ini, publik mendesak agar aparat penegak hukum bertindak cepat, tegas, dan transparan.
Sudah saatnya praktik mafia BBM ini disapu bersih, sebelum kerusakan ekonomi dan ketidakadilan sosial semakin meluas.
[**/ARP]
