Publik berharap agar aktor-aktor lain yang mungkin turut bermain, termasuk pejabat politik dan pengambil keputusan di balik layar, juga dibawa ke meja hijau.
Kasus ini membuka diskusi serius tentang hubungan antara lembaga keagamaan dan negara.
Hibah keagamaan tidak boleh menjadi celah untuk praktek busuk, apalagi berlindung di balik simbol suci.
Jika gereja kehilangan suara profetik dan malah larut dalam kuasa duniawi, maka siapa lagi penjaga moral bangsa?
“Gereja bukan kantor proyek. Jangan jadikan mimbar sebagai tameng perampokan anggaran,” tegas seorang aktivis antikorupsi Sulut.
[**/ARP]
