Namun, ketika media mencoba mengonfirmasi permasalahan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tomohon, Dr. Juliana Dolvin Karwur, M.Kes., M.Si, ia tidak memberikan tanggapan.
Meskipun telah menerima pesan konfirmasi melalui WhatsApp sejak Jumat (16/11/2024), Dr. Karwur tidak merespons.
Bahkan, saat wartawan mendatangi kantor Dinas Pendidikan, Dr. Karwur tidak berada di tempat.
Tokoh masyarakat Tomohon, Josis Ngantung, turut menanggapi keluhan yang muncul dari para Kepala Sekolah ini.
Ia menyayangkan peristiwa tersebut dan menilai bahwa jika informasi ini benar, maka kejadian tersebut sangat memalukan.
“Peristiwa ini sangat memalukan dan harus segera disikapi oleh Gubernur Sulawesi Utara dan Pjs Walikota Tomohon.
Saya baru mendengar hal seperti ini selama Pilkada Tomohon.
Para Kepala Sekolah ditagih uang untuk membangun posko? Jika ini benar, tentu sangat memalukan,” tegas Ngantung.
Tuduhan ini menambah panasnya perbincangan seputar praktik-praktik yang melibatkan aparatur negara dalam kegiatan politik praktis, terlebih yang menyangkut anggaran dan tugas-tugas yang seharusnya di luar konteks pilkada.
[**/ARP]
