PRONEWS|TOMOHON- Klaim pendidikan gratis yang dijanjikan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Tomohon kini dipertanyakan.
Pasalnya, siswa SD dan SMP di seluruh Kota Tomohon justru diminta membeli kaos seharga Rp 80 ribu per potong.
Dari informasi yang dihimpun pada Jumat (17/1/2025), setiap sekolah diwajibkan menyediakan total 12 kaos, dengan rincian 10 untuk siswa, 1 untuk kepala sekolah, dan 1 lagi untuk guru olahraga (PJOK).
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terutama karena anggaran untuk pengadaan kaos sebenarnya sudah dialokasikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025.
“Kenapa Siswa Masih Dibebani?”
“Seharusnya biaya ini sudah ditanggung lewat dana BOS. Tapi, justru siswa masih diminta membayar Rp 80 ribu per kaos.
Ini perintah langsung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon,” ungkap seorang sumber yang identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber yang sama, kaos tersebut akan digunakan pada Senin (20/1/2025) dalam acara peluncuran Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tomohon, yang sekaligus dirangkaikan dengan HUT Wali Kota.
Kebijakan ini menuai reaksi keras dari masyarakat, terutama para orang tua murid.
Mereka merasa dibebani dengan biaya tambahan yang tidak seharusnya muncul jika janji pendidikan gratis benar-benar dilaksanakan.
Banyak yang menganggap langkah ini sebagai bukti lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan.
“Bagaimana bisa pendidikan gratis disebut hanya di permukaan? Kenyataannya, orang tua masih harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka,” kata salah satu orang tua yang enggan disebutkan namanya.
Sampai berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, Dolvien Karwur, untuk meminta klarifikasi terkait kebijakan tersebut. Sayangnya, hingga kini belum ada tanggapan resmi.
Kasus ini menjadi sorotan tajam publik, menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana pendidikan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera memberikan penjelasan mengenai kebijakan ini serta memastikan bahwa hak siswa atas pendidikan gratis tidak lagi menjadi janji kosong.
Dengan semakin dekatnya pelaksanaan acara HUT Kota Tomohon, warga mendesak pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat dan meninjau ulang kebijakan yang memberatkan masyarakat.
[**/ARP]
Post Views: 13,483
